Pemerintah Luncurkan Program Pekerjaan Layak 2026 hingga 2030

Penguatan kualitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan bekerja, dan perlindungan sosial menjadi fokus kebijakan ketenagakerjaan Indonesia selama lima tahun mendatang. Pemerintah bersama organisasi pengusaha, pekerja, dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) meluncurkan Program Pekerjaan Layak Nasional atau Decent Work Country Programme (DWCP) Indonesia 2026–2030, dilansir dari Medcom.

Program tersebut dirancang sebagai landasan kolaborasi untuk menghubungkan transformasi ekonomi nasional dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Sasaran utamanya bukan sekadar memperbanyak kesempatan kerja, melainkan memastikan pekerjaan yang tersedia memiliki kualitas, produktivitas, dan perlindungan yang memadai.

Peluncuran dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, pejabat senior Kementerian Ketenagakerjaan, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, pimpinan konfederasi pekerja, serta perwakilan kementerian terkait. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan penerapan pendekatan tripartit dalam penyelenggaraan program.

Penandatanganan program yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda turut mencerminkan komitmen bersama untuk membangun dunia kerja yang lebih produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Tiga prioritas utama DWCP 2026–2030

DWCP terbaru dikembangkan melalui konsultasi tripartit secara ekstensif selama paruh pertama 2026. Penyusunannya melanjutkan hasil dan pembelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya pada periode 2020–2025, sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan perubahan dunia kerja.

Perubahan tersebut mencakup perkembangan kecerdasan buatan, digitalisasi, peralihan menuju ekonomi hijau, dinamika demografi, perubahan rantai pasok global, serta kemunculan berbagai jenis pekerjaan baru.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa peningkatan kualitas pekerjaan membutuhkan keterhubungan berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan keterampilan hingga perlindungan tenaga kerja.

"Agenda ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan. Hal ini membutuhkan keterpaduan antara pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan pekerja. Melalui Program Pekerjaan Layak Nasional 2026–2030, pemerintah, pengusaha dan pekerja berkomitmen untuk menerjemahkan agenda tersebut menjadi hasil yang nyata dan terukur," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga agenda strategis yang menjadi fondasi program tersebut.

1. Memperkuat dialog sosial

Prioritas pertama diarahkan pada pengembangan dialog sosial yang transformatif dan memiliki kelembagaan kuat. Upaya ini mencakup penguatan institusi tripartit, penetapan upah berdasarkan bukti, serta peningkatan pelaksanaan perundingan bersama.

Dialog sosial juga akan dimanfaatkan untuk merespons dampak kecerdasan buatan dan digitalisasi, perubahan iklim dan energi, restrukturisasi usaha, serta penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

2. Mendorong pekerjaan produktif dan kewirausahaan inklusif

Agenda kedua menitikberatkan pada perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor. Akses terhadap pekerjaan layak bagi kelompok rentan juga menjadi bagian penting dari prioritas ini.

Selain itu, program mencakup dukungan terhadap kewirausahaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas UMKM, serta pembenahan tata kelola dan sistem informasi pasar kerja.

3. Memperluas perlindungan sosial

Prioritas ketiga bertujuan membangun perlindungan sosial yang universal dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ketenagakerjaan. Perhatian diberikan kepada pekerja migran, tenaga kerja informal, pekerja platform, dan pekerja rumah tangga.

Penguatan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta upaya penghapusan pekerja anak juga termasuk dalam agenda tersebut. Perluasan cakupan perlindungan sosial menjadi bagian lain dari sasaran strategisnya.

Tantangan ketenagakerjaan Indonesia

Pelaksanaan DWCP berlangsung ketika Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan di pasar tenaga kerja. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam program, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,74 persen pada Agustus 2025.

Persoalan yang lebih besar terlihat pada kelompok usia muda. Tingkat pengangguran kaum muda mencapai 16,8 persen, sedangkan 20,31 persen kaum muda tercatat tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan, maupun tidak menjalani pelatihan.

Ketimpangan partisipasi ekonomi antara perempuan dan laki-laki juga masih terlihat. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada angka 56,63 persen, sementara laki-laki mencapai 84,40 persen.

Perbedaan turut ditemukan dalam penghasilan. Rata-rata upah perempuan tercatat hanya 76 persen dari rata-rata upah laki-laki.

Selain pengangguran dan kesenjangan gender, besarnya sektor informal menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian. Sekitar 57,8 persen tenaga kerja atau kurang lebih 85,35 juta orang bekerja dalam sektor tersebut.

Pekerja informal pada umumnya menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan ketenagakerjaan maupun jaminan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penciptaan pekerjaan perlu disertai peningkatan kepastian dan keamanan bagi tenaga kerja.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menjelaskan bahwa Indonesia sedang memasuki fase perubahan ekonomi yang penting. Menurutnya, perkembangan teknologi dan peralihan menuju ekonomi hijau berpotensi meningkatkan produktivitas, mendukung pertumbuhan usaha, serta membuka kesempatan kerja.

"Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih inklusif," ujar Simrin Singh.

Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menghadapi perubahan pasar tenaga kerja serta memperluas kesempatan bagi kelompok yang belum terjangkau.

"Dengan mempertemukan pemerintah, pengusaha dan pekerja, kita dapat memperkuat institusi yang membantu pekerja dan dunia usaha menghadapi perubahan, memperluas peluang bagi mereka yang masih berada di luar jangkauan pasar kerja, serta memastikan transformasi Indonesia tidak meninggalkan siapa pun," tegas Simrin Singh.

Selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang

DWCP 2026–2030 disusun agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Program ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Keselarasan tersebut mencakup upaya mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas pekerjaan produktif yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Program ini turut mendukung Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025–2045. Berdasarkan estimasi yang dikutip dalam DWCP, investasi pada layanan pengasuhan anak universal dan perawatan jangka panjang berpotensi menghasilkan hampir 10,4 juta lapangan kerja pada 2035.

Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor perawatan dalam mendukung penciptaan kesempatan kerja. Pengembangan layanan tersebut menjadi salah satu bagian yang terhubung dengan agenda pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.

Melalui DWCP 2026–2030, pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, dan ILO memberikan perhatian lebih besar pada kepemilikan nasional, penguatan kelembagaan tripartit, serta keberlanjutan program.

Kerangka kolaborasi tersebut diharapkan menjadi landasan pelaksanaan agenda pekerjaan layak di Indonesia selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada pekerjaan yang produktif, formal, inklusif, aman, dan memberikan perlindungan memadai.