BPS Tegaskan Korban PHK Bisa Tetap Tercatat Bekerja

Status seseorang dalam statistik ketenagakerjaan tidak otomatis berubah menjadi pengangguran setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Badan Pusat Statistik (BPS) tetap dapat memasukkannya sebagai penduduk bekerja apabila orang tersebut beralih ke pekerjaan lain yang memenuhi ketentuan statistik ketenagakerjaan, dilansir dari Nasional. Penentuan kategori tersebut didasarkan pada aktivitas seseorang dalam memperoleh penghasilan selama periode pengamatan.

Dengan demikian, kehilangan pekerjaan di perusahaan formal tidak selalu berarti seseorang langsung masuk kelompok pengangguran. BPS menggunakan batas minimum aktivitas kerja selama satu jam dalam seminggu sebagai salah satu dasar pengelompokan penduduk bekerja. Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang memperoleh penghasilan maupun membantu orang lain mendapatkan penghasilan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menjelaskan bahwa perpindahan pekerjaan setelah PHK dapat membuat seseorang tetap masuk dalam kelompok penduduk bekerja. Hal tersebut bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kriteria jam kerja yang telah ditetapkan.

Dalam konferensi pers pada Kamis (5/11/2026), Edy menjelaskan bahwa batas minimum tersebut tetap berlaku meskipun seseorang sebelumnya merupakan karyawan perusahaan formal. Apabila setelah terkena PHK orang tersebut menjalankan pekerjaan informal, status statistiknya masih dapat dikategorikan bekerja. Edy menyampaikan penjelasan mengenai ketentuan tersebut sebagai berikut.

"Selama memenuhi batasan minimal dalam satu jam dalam seminggu bekerja, maka itu tetap tercatat sebagai pekerja," kata Edy.

Perubahan Status Pekerjaan Setelah PHK

Peralihan pekerjaan setelah PHK dapat mengubah komposisi penduduk bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dijalankan. Seseorang yang sebelumnya menjadi karyawan di sektor formal bisa melanjutkan aktivitas ekonominya melalui pekerjaan informal. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa status pekerjaan dalam statistik tidak hanya ditentukan oleh hubungan kerja dengan perusahaan.

Aktivitas untuk memperoleh atau membantu menghasilkan pendapatan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kategori seseorang. Selain perpindahan dari sektor formal menuju informal, perubahan durasi kerja juga dapat terjadi setelah seseorang kehilangan pekerjaan sebelumnya. Pekerja yang awalnya memiliki jam kerja penuh bisa menjalankan aktivitas dengan waktu kerja lebih sedikit.

Dalam penjelasan BPS, pekerjaan penuh waktu berkaitan dengan aktivitas kerja minimal 35 jam dalam seminggu. Apabila durasi tersebut berkurang, seseorang dapat masuk dalam kelompok pekerja tidak penuh waktu.

Kategori pekerja tidak penuh waktu mencakup pekerja paruh waktu maupun setengah pengangguran. Meskipun mengalami pengurangan durasi kerja, mereka tetap dapat diklasifikasikan sebagai penduduk bekerja selama memenuhi batas minimum satu jam dalam seminggu. Karena itu, terdapat perbedaan antara seseorang yang kehilangan pekerjaan formal dan seseorang yang sepenuhnya tidak bekerja. Orang yang terkena PHK tetapi masih menjalankan kegiatan produktif untuk memperoleh penghasilan tetap berpeluang masuk kategori penduduk bekerja.

Ketentuan BPS Mengacu pada Standar ILO

Dasar penghitungan jam kerja tersebut bukan ketentuan yang dirumuskan secara sepihak oleh BPS. Edy menegaskan bahwa batas minimum satu jam dalam seminggu merujuk pada standar internasional yang ditetapkan International Labour Organization (ILO).

Standar internasional tersebut telah digunakan BPS sejak awal pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Penerapannya terus dipertahankan dalam kegiatan statistik ketenagakerjaan hingga saat ini. Penggunaan ketentuan yang sama menjadi dasar BPS dalam mengelompokkan penduduk berdasarkan aktivitas pekerjaannya. Dengan kriteria tersebut, perubahan dari pekerjaan formal ke informal maupun pengurangan jam kerja tetap dapat tercatat dalam kelompok penduduk bekerja.

Dengan demikian, jumlah orang yang terkena PHK tidak serta-merta dapat disamakan dengan jumlah pengangguran dalam statistik ketenagakerjaan. Penentuan kategorinya tetap memperhatikan aktivitas kerja yang dilakukan, termasuk pekerjaan informal dan pekerjaan dengan durasi lebih singkat.