BPS Tetapkan Kerja Satu Jam Seminggu sebagai Penduduk Bekerja

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan batas minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Ketentuan ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan dan mengacu pada standar internasional International Labour Organization (ILO), dilansir dari Nasional.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menjelaskan, kriteria tersebut bukan ketentuan khusus Indonesia. Standar yang sama juga diterapkan secara internasional berdasarkan konsep ketenagakerjaan dari ILO.

Dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026), Edy menjelaskan dasar penetapan batas minimal waktu kerja tersebut.

"Jika seseorang bekerja minimal satu jam dalam seminggu, konsep ini juga berlaku secara internasional. Dasar konsepnya berasal dari ILO," ujar Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS.

BPS telah mengadopsi ketentuan tersebut sejak awal pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Menurut Edy, standar minimal satu jam kerja per minggu itu juga masih digunakan oleh ILO hingga sekarang.

Kriteria tersebut turut mencakup pekerja yang mengalami perubahan status pekerjaan. Salah satunya adalah karyawan perusahaan formal yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), kemudian beralih mencari penghasilan melalui pekerjaan informal.

Selama seseorang masih menjalankan aktivitas untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan setidaknya satu jam dalam seminggu, BPS tetap memasukkannya dalam kategori penduduk bekerja.

Meski demikian, perubahan kondisi pekerjaan dapat memengaruhi klasifikasi berdasarkan intensitas waktu kerja. Pekerja yang sebelumnya bekerja penuh waktu dengan durasi minimal 35 jam seminggu dapat beralih menjadi pekerja tidak penuh waktu, pekerja paruh waktu, atau setengah pengangguran.