Muhammad Lutfi Desak Singapura Tindak Tegas Perusahaan Karhutla

Mantan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi mendesak pemerintah Singapura mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Desakan tersebut disampaikan melalui Instagram resminya pada Senin (19/10/2026), menyusul pengumuman Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengenai surat peringatan kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia terkait kabut asap.

Lutfi menilai pengiriman surat peringatan tidak cukup untuk menangani persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah Singapura menyelidiki perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di negara itu dan diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Lutfi mempertanyakan tujuan pemerintah Singapura yang hanya mengeluarkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Jangan hanya menulis surat untuk membuat konstituen dan pemilih Anda senang. Izinkan saya menjelaskan apa yang tidak dikatakan pemerintah Anda kepada Anda," papar Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan Indonesia.

Lutfi merujuk laporan Greenpeace yang diterbitkan pada Oktober 2026. Menurut laporan tersebut, empat dari tujuh perusahaan yang disebut Grace Fu, serta dua perusahaan besar lainnya, yakni First Resources dan Bumitama Agri, tercatat di Bursa Singapura (SGX) dan berbasis di Singapura.

Ia menyebut nilai gabungan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 10 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp 141 triliun. Lutfi juga menyoroti struktur perusahaan induk dan kantor keluarga atau family office di Singapura yang, menurutnya, dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan dan menekan kewajiban pajak di Indonesia.

Ia menjelaskan dugaan mekanisme tersebut dengan menyoroti transaksi komoditas antara Indonesia dan perusahaan perdagangan yang berada di Singapura.

"Mereka mendirikan perusahaan induk dan kantor keluarga di Singapura serta mendaftarkan grup terbesar mereka di Bursa Singapura. Mengapa? Penetapan harga transfer," ungkap Muhammad Lutfi.

Lutfi kemudian memaparkan dugaan praktik pengalihan keuntungan melalui transaksi ant perusahaan yang berada dalam kelompok usaha yang sama.

"Mereka menjual komoditas mentah dari Indonesia kepada perusahaan perdagangan mereka sendiri di Singapura untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri, merancangnya agar efisien pajak, membayar pajak penghasilan seminimal mungkin di Indonesia, sementara menyimpan kekayaan mereka di Singapura," ujar Muhammad Lutfi.

Atas dasar itu, Lutfi meminta pemerintah Singapura membuktikan komitmen penegakan hukumnya melalui tindakan terhadap perusahaan yang menjadi sorotannya. Ia mendesak otoritas setempat menggunakan kewenangan hukum untuk memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut.

"Jangan menulis surat. Jangan mengirimkan peringatan. Geledah kantor mereka berdasarkan hukum Singapura," ucap Muhammad Lutfi.

Lutfi juga mempertanyakan konsistensi penerapan hukum di Singapura. Ia secara khusus menujukan kritik kepada Presiden Singapura, Perdana Menteri Singapura, serta Menteri Senior Shanmugam, yang disebutnya sebagai arsitek penegakan hukum negara tersebut.

"Di manakah keadilan? Apakah keadilan di Singapura diperlakukan berbeda tergantung pada rekening bank Anda?" ujar Muhammad Lutfi.