Indonesia Kenakan PPN 11 Persen pada Pembalut

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi masih menjadi perhatian karena Indonesia mempertahankan tarif efektif sebesar 11 persen untuk pembalut. Kebijakan tersebut berbeda dari sejumlah negara yang telah memberikan pembebasan pajak terhadap kebutuhan kebersihan perempuan. Dilansir dari Medcom, perbedaan perlakuan perpajakan ini memperlihatkan beragam pendekatan pemerintah dalam menetapkan status produk menstruasi sebagai kebutuhan masyarakat.

Pembalut merupakan produk yang digunakan secara rutin oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan selama menstruasi. Menstruasi merupakan proses biologis alami yang berlangsung secara berkala. Karena itu, kebutuhan terhadap pembalut tidak dapat sepenuhnya dihindari oleh perempuan yang menggunakannya setiap bulan.

Besaran pajak yang dikenakan terhadap pembalut di Indonesia mengikuti mekanisme penghitungan dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur pengenaan PPN untuk barang nonmewah melalui tarif nominal dan dasar pengenaan pajak tertentu.

Dalam ketentuan tersebut, barang nonmewah menggunakan tarif PPN nominal sebesar 12 persen. Namun, dasar pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual barang. Kombinasi kedua komponen tersebut menghasilkan PPN efektif sebesar 11 persen. Dengan demikian, pembalut yang termasuk dalam kelompok barang kena pajak tetap dikenakan tarif efektif tersebut.

Skema penghitungan ini menjadi salah satu hal penting untuk memahami mengapa tarif nominal 12 persen tidak secara langsung menjadi besaran pajak efektif yang dibebankan berdasarkan harga jual.

Inggris dan Kanada Membebaskan Pajak Produk Menstruasi

Sejumlah negara mengambil pendekatan berbeda dengan memberikan fasilitas pajak nol persen untuk produk kebersihan perempuan. Inggris menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan tersebut melalui pembebasan Value Added Tax (VAT) bagi produk sanitasi perempuan. Kebijakan Inggris mencakup berbagai kebutuhan menstruasi, antara lain pembalut, tampon, serta beberapa produk menstruasi yang dapat digunakan kembali.

Artinya, fasilitas tersebut tidak hanya berlaku untuk satu jenis produk kebersihan perempuan. Kanada juga memberikan keringanan melalui fasilitas Goods and Services Tax (GST) sebesar 0 persen. Ketentuan ini mencakup pembalut, tampon, dan menstrual cup.

Pembebasan pajak produk kebersihan perempuan di Kanada mulai diberlakukan pada 1 Juli 2015. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk keringanan perpajakan bagi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan produk menstruasi.

Selain kedua negara tersebut, Australia dan India turut menerapkan pembebasan pajak konsumsi untuk produk menstruasi tertentu. Kebijakan di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa produk kebersihan perempuan dapat memperoleh perlakuan perpajakan khusus.

Perbedaan Tarif Pajak Produk Menstruasi di Berbagai Negara

Tidak semua negara menerapkan pembebasan pajak secara penuh. Beberapa pemerintah memilih menetapkan tarif PPN yang lebih rendah dibandingkan tarif umum sebagai bentuk perlakuan khusus terhadap produk menstruasi.

Prancis menetapkan PPN sebesar 5,5 persen untuk produk menstruasi. Sementara itu, Jerman menerapkan tarif 7 persen dan Spanyol menetapkan besaran pajak sebesar 4 persen. Di sisi lain, terdapat negara yang masih mempertahankan tarif pajak relatif tinggi. Hungaria mengenakan tarif sebesar 27 persen, sedangkan Denmark dan Swedia masing-masing memiliki tarif umum PPN sebesar 25 persen.

Angka tersebut perlu dipahami dengan memperhatikan perbedaan antara tarif khusus produk menstruasi dan tarif umum PPN. Besaran pajak yang berlaku untuk produk tertentu tidak selalu sama dengan tarif standar yang diterapkan suatu negara terhadap barang dan jasa lainnya. Perbandingan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa perlakuan pajak terhadap kebutuhan menstruasi berbeda di setiap negara. Indonesia masih menerapkan PPN efektif 11 persen, sementara Inggris, Kanada, Australia, dan India memberikan fasilitas pembebasan pajak untuk produk menstruasi tertentu.