Suahasil Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPN

Masyarakat tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis setiap kali memindahkan dana melalui layanan perbankan atau dompet digital. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nasara menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek pajak.

Penjelasan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026). Dilansir dari Nasional, pemerintah telah mengatur implementasi SPP-TDLN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Suahasil menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut bukan merupakan kebijakan baru yang mengenakan PPN terhadap seluruh aktivitas pemindahan uang masyarakat, termasuk transaksi antarbank dan dompet digital.

"Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital," ujar Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Ia menjelaskan, sasaran pemungutan pajak melalui SPP-TDLN terbatas pada transaksi digital yang berasal dari luar negeri dan memenuhi ketentuan sebagai objek PPN. Karena itu, transfer melalui mobile banking, internet banking, maupun dompet digital tidak otomatis dikenakan pajak atas nilai dana yang dikirim.

Di luar ketentuan tersebut, pemerintah telah memiliki regulasi tersendiri mengenai PPN atas jasa layanan transfer dan dompet digital. Ketentuan itu tercantum dalam PMK Nomor 69 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut, pengenaan PPN berlaku terhadap imbalan jasa tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai objek pajak. Dengan demikian, dasar pengenaan pajaknya adalah imbalan atas layanan, bukan keseluruhan nominal uang yang dipindahkan pengguna.

Ketentuan ini berlaku ketika masyarakat menggunakan layanan perbankan maupun dompet digital untuk mengirimkan dana. Nilai uang yang diterima penerima transfer tidak serta-merta menjadi objek pengenaan PPN.

Suahasil kembali menjelaskan perbedaan antara pajak atas jasa layanan dan nilai dana yang ditransfer masyarakat. Ia menekankan bahwa ketentuan dalam PMK Nomor 69 Tahun 2022 tetap mengacu pada imbalan jasa yang memenuhi persyaratan perpajakan.

"PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer," kata Suahasil.