Pemprov Sumut Hapus Tunggakan Pokok PKB Selama November 2026

Pemilik kendaraan bermotor di Sumatera Utara mendapat kesempatan memperoleh keringanan pajak melalui program pemutihan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2-30 November 2026. Dilansir dari Detik Oto, program selama satu bulan ini mencakup penghapusan sejumlah tunggakan pokok pajak, denda, serta pajak progresif.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan bahwa kebijakan tersebut menyediakan lima jenis keringanan bagi masyarakat. Pembayaran pajak selama program berlangsung dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL maupun e-SAMSAT.

Dalam keterangannya, Erwin menjelaskan periode pelaksanaan sekaligus mekanisme pembayaran program tersebut.

"Program ini berlaku 2 hingga 30 November 2026, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT," kata Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap.

Berdasarkan informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara melalui akun Instagram resminya, terdapat lima bentuk pembebasan yang ditawarkan. Keringanan tersebut mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas.

Berikut lima program pemutihan pajak kendaraan yang disediakan Pemprov Sumut:

1. Pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.

2. Pembebasan denda PKB.

3. Pembebasan pokok dan denda BBNKB kedua.

4. Pembebasan pajak progresif.

5. Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

Selain memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan, Pemprov Sumut juga menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu menyebarluaskan informasi program. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki masing-masing instansi.

Erwin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki dua sasaran utama, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB serta mendorong ketertiban administrasi kepemilikan kendaraan. Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Ia turut menjelaskan hubungan penerimaan pajak kendaraan dengan pembiayaan berbagai kebutuhan pelayanan publik di Sumatera Utara.

"Pajak yang dibayarkan warga tercatat sebagai PAD, salah satu sumber pembiayaan belanja daerah, seperti jalan yang dilalui setiap hari, sekolah tempat anak belajar, dan layanan kesehatan masyarakat. Setiap rupiah yang disetor kembali ke masyarakat sendiri," tutur Erwin Hotmansah Harahap.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Sumatera Utara tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 30 November 2026.