11 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026

Pada bulan Oktober 2026, terdapat 11 provinsi di Indonesia yang menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan berbagai bentuk keringanan, mulai dari pembebasan denda hingga pembebasan pajak progresif.

• Banten — Menyediakan pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ hingga 31 Oktober 2026, pengurangan pokok PKB 5 persen hingga 31 Oktober 2026, serta pengurangan pokok PKB mutasi masuk sebesar 20 persen untuk kendaraan pribadi dan 40 persen untuk kendaraan perusahaan hingga 23 Desember 2026.
• Jawa Tengah — Menggelar program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif dari 21 September hingga 28 Desember 2026, berupa pembebasan denda PKB serta pembebasan pajak progresif kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
• Jawa Timur — Membuka program pemutihan jilid 2 yang memberikan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, pembebasan PKB progresif, pengurangan tunggakan pokok PKB 20 persen bagi buruh pemilik sepeda motor, serta pembebasan tunggakan pokok bagi sepeda motor data P3KE/DTSEN, ojek online, dan kendaraan roda tiga.
• Lampung — Memperpanjang program pemutihan hingga 31 Oktober 2026 yang meliputi penghapusan tunggakan lama untuk kendaraan usia tertentu, diskon pajak 5–15 persen bagi wajib pajak taat, diskon balik nama dalam daerah, serta diskon PKB mutasi masuk 50 persen.
• Sumatera Selatan — Berlaku pada 1–31 Oktober 2026 dengan program bayar tunggakan maksimal 2 tahun bebas denda, diskon 5 persen untuk pembayaran tepat waktu, diskon PKB 50 persen dan gratis BBNKB ke-II untuk mutasi masuk dari luar provinsi, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu.
• Bangka Belitung — Membebaskan denda PKB, denda SWDKLLJ, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) yang berlangsung mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 di kantor Samsat maupun Samsat Keliling.
• Kepulauan Riau — Memperpanjang program hingga 31 Oktober 2026 dengan fasilitas pembebasan sanksi administrasi PKB 100 persen, pengurangan pokok tunggakan PKB 50 persen, pembebasan BBNKB kendaraan bekas, penghapusan denda SWDKLLJ, serta diskon pembayaran online 5 persen dan pembayaran langsung 3 persen.
• Bali — Memberlakukan Perda Pergub Bali Nomor 23 Tahun 2026 hingga 11 November 2026, yang meliputi pembebasan pokok PKB tahun ke-3 dan seterusnya, serta pembebasan denda PKB, opsen PKB, dan SWDKLLJ tahun sebelumnya.
• Nusa Tenggara Barat — Menyediakan diskon pajak sebesar 50 persen khusus bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke NTB hingga 19 Desember 2026.
• Kalimantan Utara — Menghapus 100 persen denda keterlambatan pokok PKB dan opsen pajak daerah, menghapus denda SWDKLLJ tunggakan tahun lalu, serta memberikan diskon 50 persen pokok PKB untuk mutasi masuk pelat KU hingga 31 Desember 2026.
• Papua Barat — Berlangsung hingga 31 Oktober 2026 dengan fasilitas penghapusan pokok PKB tunggakan tahun keenam ke atas, pengurangan pokok PKB 10 persen untuk tunggakan hingga tahun kelima, insentif 12 persen bagi yang taat, pengurangan BBNKB 10 persen, serta penghapusan denda administrasi PKB.