Pemilik Mobil Gunakan Nama Orang Lain Hindari Pajak Progresif

Penggunaan identitas orang lain dan nama perusahaan untuk mendaftarkan kendaraan menjadi salah satu cara yang dilakukan pemilik mobil guna menghindari pajak progresif. Besaran pungutan tersebut berbeda berdasarkan wilayah dan jumlah kendaraan yang dimiliki, seperti terlihat pada ketentuan di Jakarta dan Jawa Barat. Dikutip dari Detik Oto, praktik penggunaan identitas pihak lain kembali menjadi perhatian setelah muncul kasus pemilik mobil mewah yang tercatat sebagai seorang montir di salah satu bengkel.

Kendaraan yang nilainya mencapai Rp 4 miliaran itu justru terdaftar atas nama seseorang yang tidak pernah merasa membelinya. Penelusuran pihak Samsat juga menemukan bahwa orang yang identitasnya tercantum dalam STNK tidak mempunyai mobil tersebut. Kondisi tempat tinggalnya pun jauh dari gambaran kehidupan seseorang yang memiliki kendaraan mewah dengan harga miliaran rupiah.

Kasus serupa sebelumnya pernah mencuat di Jakarta. Sejumlah orang dengan kondisi ekonomi sederhana diketahui tercatat sebagai pemilik kendaraan mewah, meskipun tempat tinggal mereka berupa rumah sederhana di kawasan gang sempit.

Setelah ditelusuri, salah satu praktik yang ditemukan adalah peminjaman KTP untuk keperluan pembelian kendaraan. Identitas orang lain digunakan agar kepemilikan mobil tidak tercatat atas nama pemilik sebenarnya. Korlantas kala itu mengungkapkan bahwa praktik tersebut berkaitan dengan upaya menghindari pajak progresif. Ketentuan ini berlaku ketika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dengan jenis yang sama.

DKI Jakarta menerapkan tarif pajak progresif berdasarkan urutan kepemilikan kendaraan. Persentasenya meningkat secara bertahap, mulai dari 2 persen untuk kendaraan pertama hingga 6 persen bagi kepemilikan kelima dan seterusnya. Berikut rincian tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang berlaku di Jakarta berdasarkan jumlah kepemilikannya:

• Kepemilikan pertama: 2 persen.
• Kepemilikan kedua: 3 persen.
• Kepemilikan ketiga: 4 persen.
• Kepemilikan keempat: 5 persen.
• Kepemilikan kelima dan seterusnya: 6 persen.

Dengan ketentuan tersebut, kendaraan kedua dikenakan persentase lebih tinggi dibandingkan kendaraan pertama. Kenaikan berlanjut pada setiap tambahan kepemilikan hingga mencapai tarif 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Tarif Pajak Progresif Kendaraan di Jawa Barat

Ketentuan pajak progresif juga diterapkan di Jawa Barat. Namun, persentase yang berlaku di provinsi ini lebih rendah dibandingkan tarif di Jakarta untuk setiap tingkatan kepemilikan kendaraan.

Tarif untuk kendaraan pertama di Jawa Barat ditetapkan sebesar 1,12 persen. Sementara itu, kendaraan kedua hingga kelima dan seterusnya dikenakan persentase yang meningkat secara bertahap.

Berikut daftar lengkap tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Jawa Barat:

• Kepemilikan pertama: 1,12 persen.
• Kepemilikan kedua: 1,62 persen.
• Kepemilikan ketiga: 2,12 persen.
• Kepemilikan keempat: 2,62 persen.
• Kepemilikan kelima dan seterusnya: 3,12 persen.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa tarif progresif di Jakarta lebih tinggi daripada Jawa Barat. Pada kepemilikan kelima dan seterusnya, Jakarta menetapkan angka 6 persen, sedangkan Jawa Barat sebesar 3,12 persen.

Perusahaan Digunakan untuk Menghindari Pajak Progresif

Selain memanfaatkan KTP orang lain, pendaftaran kendaraan menggunakan nama perusahaan juga menjadi cara yang digunakan untuk menghindari pengenaan pajak progresif. Kedua praktik tersebut sama-sama berkaitan dengan pencatatan identitas pemilik kendaraan. Kendaraan yang didaftarkan atas nama perusahaan tidak dikenai pajak progresif sebagaimana kendaraan yang terdaftar atas nama perorangan.

Ketentuan ini membuat sebagian pemilik memilih menggunakan identitas badan usaha ketika mendaftarkan kendaraan. Sebagai gambaran, kendaraan yang terdaftar di Jakarta atas nama perusahaan dikenakan tarif pajak 2 persen. Besaran tersebut tetap berlaku meskipun kendaraan yang didaftarkan bukan merupakan kendaraan pertama.

Dengan demikian, terdapat dua pola yang disebut digunakan untuk menghindari pajak progresif, yakni memanfaatkan identitas orang lain dan mendaftarkan kendaraan menggunakan nama perusahaan. Sementara itu, tarif pajak progresif perorangan tetap mengikuti tingkatan kepemilikan kendaraan di masing-masing wilayah.