Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga Desember 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, kebijakan ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan agar dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenai denda keterlambatan.

Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Informasi mengenai kebijakan ini disampaikan Bapenda DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya.

Penghapusan denda diberikan secara otomatis kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan program. Artinya, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi tersebut.

Dalam pengumumannya, Bapenda DKI Jakarta menyampaikan kabar mengenai kebijakan pembebasan sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak.

"Buat Sobat yang terlambat membayar pajak kendaraan, ada kabar baik nih! Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan pembebasan sanksi administratif untuk: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," demikian pernyataan yang dikutip dari akun Instagram humaspajakjakarta.

Kebijakan ini memungkinkan wajib pajak menyelesaikan tunggakan tanpa tambahan bunga akibat keterlambatan. Penghapusan sanksi juga berlaku otomatis sehingga tidak memerlukan pengurusan penghapusan denda secara terpisah.

Meski pembebasan denda dapat diperoleh secara otomatis, masyarakat yang membayar pajak melalui kantor Samsat tetap perlu menyiapkan dokumen sesuai jenis layanan yang dibutuhkan.

Untuk perpanjangan STNK tahunan, persyaratan yang harus dibawa meliputi STNK asli beserta fotokopi, BPKB asli beserta fotokopi, serta KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan yang identitasnya sesuai dengan data kendaraan. Jika pengurusan diwakilkan, pemilik kendaraan juga harus menyertakan surat kuasa.

Sementara itu, perpanjangan STNK lima tahunan memiliki persyaratan tambahan. Pemilik kendaraan wajib membawa kendaraan ke Samsat untuk menjalani pemeriksaan fisik karena proses tersebut disertai penggantian pelat nomor dan lembar STNK.

Dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan lima tahunan mencakup STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopinya. Surat kuasa diperlukan apabila pengurusan diwakilkan kepada orang lain, sedangkan kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya harus dihadirkan untuk pemeriksaan fisik.

Berdasarkan catatan detikOto, program penghapusan sanksi administratif ini merupakan periode kedua yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2026. Sebelumnya, pemerintah daerah telah memberlakukan kebijakan serupa untuk pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Periode terbaru program pemutihan denda pajak kendaraan di Jakarta dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, mulai 2 November dan berakhir pada 31 Desember 2026.