Jasa Raharja Catat Kepatuhan Pajak Kendaraan Baru 49,25 Persen

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia masih berada di bawah 50 persen. Jasa Raharja mencatat hanya 49,25 persen dari total 116 juta wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang memenuhi kewajibannya hingga September, dilansir dari Detik Oto.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan data tersebut berdasarkan pencatatan perusahaan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. Angka itu menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilik kendaraan belum tercatat patuh membayar pajak.

Selain pajak kendaraan, pemilik kendaraan juga membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dana tersebut dikumpulkan secara kolektif untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris korban meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.

Besaran iuran SWDKLLJ dibedakan berdasarkan jenis kendaraan. Pemilik sepeda motor dikenai iuran Rp 35.000, sedangkan pemilik mobil membayar Rp 143.000.

Awaluddin menjelaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. SWDKLLJ menjadi salah satu komponen dana gotong royong yang dihimpun melalui kewajiban tersebut.

Dalam keterangannya, Awaluddin menjelaskan fungsi dana yang terkumpul dari masyarakat melalui pembayaran pajak kendaraan.

"Uang yang dikumpulkan atas dasar gotong royong masyarakat itu, di dalamnya ada komponen SWDKLLJ," kata Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Jasa Raharja.

Melalui mekanisme SWDKLLJ, korban kecelakaan lalu lintas dapat memperoleh santunan sesuai ketentuan. Apabila kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia, hak santunan juga dapat diberikan kepada ahli waris yang memenuhi persyaratan.

Rendahnya kepatuhan pembayaran PKB menjadi tantangan dalam memastikan kewajiban masyarakat terpenuhi. Dengan jumlah wajib pajak mencapai 116 juta, peningkatan kepatuhan membutuhkan keterlibatan sejumlah instansi.

Administrasi pajak kendaraan bermotor dijalankan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sistem tersebut melibatkan tiga instansi yang bekerja bersama dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan pajak kendaraan.

Awaluddin menegaskan bahwa Jasa Raharja menjalankan tugasnya bersama dua pilar lainnya dalam sistem administrasi tersebut. Kolaborasi antarlembaga menjadi bagian dari pengelolaan PKB dan SWDKLLJ.

"Jasa Raharja di dalam konteks pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ itu tidak bekerja sendiri, karena ada tiga pilar besar yang kita sebut dengan Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap," tegas Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Jasa Raharja.