Pemohon SIM Bisa Menolak Asuransi Rp 50 Ribu

Pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) ternyata memiliki pilihan untuk tidak membeli asuransi yang biasanya ditawarkan saat mengurus penerbitan maupun perpanjangan dokumen tersebut. Biaya sekitar Rp 50 ribu yang dikenakan untuk asuransi itu bukan bagian dari persyaratan wajib memperoleh SIM.

Informasi tersebut mengacu pada penjelasan Korlantas Polri sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Dengan demikian, masyarakat dapat menghemat pengeluaran ketika mengurus SIM tanpa harus mengkhawatirkan kelanjutan proses penerbitannya, selama seluruh ketentuan resmi telah dipenuhi.

Mengenal Asuransi SIM dari PT ABB

Produk perlindungan yang biasa ditawarkan di tempat pelayanan SIM merupakan Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) milik PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (ABB). Perlindungan ini memiliki masa pertanggungan selama lima tahun, mengikuti masa berlaku SIM.

Besaran premi yang dikenakan adalah Rp 50.000 untuk setiap SIM. Ketentuan biayanya berlaku secara terpisah berdasarkan jenis surat izin mengemudi yang dimiliki pemohon.

Untuk SIM A/B dan SIM C, perusahaan menyediakan polis asuransi yang berbeda. Artinya, seseorang yang mempunyai kedua kelompok SIM tersebut akan mendapatkan penawaran dua polis dengan biaya masing-masing Rp 50 ribu.

AKDP memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan diri ketika pemegang polis sedang mengemudikan kendaraan di jalan umum. Kejadian yang masuk dalam cakupan perlindungan antara lain tabrakan, kendaraan tergelincir, serta tabrak lari.

Risiko yang ditanggung mencakup akibat kecelakaan berupa luka badan, cacat tetap, hingga meninggal dunia. Adapun premi untuk memperoleh perlindungan tersebut ditetapkan sebesar Rp 50.000 per SIM dengan masa berlaku lima tahun.

Asuransi SIM Bukan Persyaratan Wajib

Status asuransi AKDP perlu dibedakan dari biaya administrasi dan persyaratan resmi penerbitan SIM. Berdasarkan panduan yang dimuat dalam situs Korlantas Polri, pembelian produk asuransi tersebut sepenuhnya merupakan pilihan pemohon.

Dalam panduan pelayanan SIM, Korlantas Polri menjelaskan bahwa penawaran asuransi memang kerap dijumpai di lokasi pengurusan, tetapi tidak bersifat wajib.

Korlantas Polri menyampaikan ketentuan tersebut melalui penjelasan berikut:

"Asuransi bersifat tidak wajib (opsional), namun sering ditawarkan di lokasi," demikian dikutip dari panduan SIM di situs resmi Korlantas Polri.

Pihak Korlantas Polri juga sebelumnya telah menerangkan bahwa AKDP yang diterbitkan PT ABB tidak masuk dalam daftar persyaratan wajib pembuatan SIM. Karena itu, pembayaran premi asuransi tidak menjadi penentu kelayakan seseorang untuk memperoleh surat izin mengemudi.

Persyaratan utama penerbitan SIM tetap harus dipenuhi oleh setiap pemohon. Ketentuan tersebut meliputi kelengkapan administrasi, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, serta keberhasilan melewati ujian teori dan praktik.

Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, pemohon tetap berhak mendapatkan SIM meskipun memilih tidak membayar premi asuransi sebesar Rp 50 ribu. Penolakan terhadap penawaran AKDP tidak menggugurkan hak pemohon untuk melanjutkan proses penerbitan SIM.

SWDKLLJ Berbeda dengan Asuransi SIM

Meskipun asuransi AKDP bersifat sukarela, terdapat kewajiban perlindungan lain yang harus dipenuhi pemilik kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut adalah pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

SWDKLLJ dikelola oleh PT Jasa Raharja dan memiliki ketentuan pembayaran berbeda dari asuransi SIM. Kewajiban ini berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan kendaraan.

Nominal SWDKLLJ tidak ditetapkan sama untuk seluruh kendaraan. Besaran yang harus dibayarkan bergantung pada jenis kendaraan bermotor yang dimiliki.

Oleh sebab itu, pemohon SIM perlu memahami perbedaan antara kedua jenis pembayaran tersebut. AKDP merupakan produk asuransi pilihan yang ditawarkan ketika mengurus SIM, sedangkan SWDKLLJ merupakan sumbangan wajib tahunan yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

Syarat Tambahan untuk Mengajukan SIM

Selain ketentuan administrasi, kesehatan, dan ujian, terdapat persyaratan lain yang perlu diperhatikan calon pemohon SIM. Ketentuan tersebut berkaitan dengan kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, pemohon diwajibkan melampirkan bukti kepesertaan aktif JKN.

Dengan demikian, ada perbedaan mendasar antara penawaran asuransi dari PT ABB dan persyaratan kepesertaan JKN. Pembayaran premi AKDP sebesar Rp 50 ribu dapat ditolak, sedangkan bukti kepesertaan aktif JKN termasuk ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengajuan SIM.