Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh 2026 hingga 8 November

Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Menurut laporan Detik Oto, operasi ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan pengendara dan keselamatan di jalan, bukan mengejar jumlah tilang.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Turmudi menegaskan keberhasilan operasi dinilai berdasarkan perubahan perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan tetap dilakukan bersamaan dengan edukasi dan imbauan.

Turmudi menjelaskan bahwa jumlah penindakan bukan tolok ukur utama keberhasilan Operasi Patuh 2026.

"Operasi Patuh bukan ajang memperbanyak tilang. Keberhasilan operasi diukur dari meningkatnya kesadaran, kepatuhan, dan keselamatan masyarakat, bukan banyaknya penindakan," ujar Turmudi, Kabag Ops Korlantas Polri, seperti dilansir dari Detik Oto.

Penindakan akan dioptimalkan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Meski demikian, penilangan secara manual tetap dimungkinkan selama pelaksanaan operasi.

Menurut informasi mengenai Operasi Patuh 2026 yang dilansir Detik Oto, terdapat 11 jenis pelanggaran yang menjadi sasaran pengawasan. Pelanggaran tersebut meliputi tidak memakai sabuk pengaman, tidak menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan ponsel saat berkendara, melanggar marka atau rambu, menerobos lampu merah, dan melebihi batas kecepatan.

Sasaran lainnya ialah sepeda motor yang membawa lebih dari satu penumpang, kendaraan yang memasuki jalur busway, parkir di trotoar, serta penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan. Daftar tersebut juga mencakup pelanggaran lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan lainnya.

Besaran sanksi berbeda menurut jenis pelanggaran dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sejumlah pelanggaran dapat dikenai denda maksimal Rp 250.000, sedangkan pelanggaran tertentu memiliki denda maksimal Rp 500.000 atau ancaman kurungan sesuai pasal yang berlaku.

Pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm berstandar nasional Indonesia dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 291 ayat 1, berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. Sementara itu, pelanggaran kewajiban menggunakan sabuk pengaman diatur dalam Pasal 289, dengan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.

Penggunaan ponsel yang mengganggu konsentrasi ketika mengemudi diatur dalam Pasal 283. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggar terancam kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000.

Pelanggaran marka jalan, menerobos jalur busway, dan melanggar rambu lalu lintas dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287, dengan ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000 untuk pelanggaran yang disebutkan dalam ketentuan terkait.

Untuk kendaraan yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai ketentuan, Pasal 280 menetapkan ancaman kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000. Adapun Pasal 288 ayat 1 mengatur kendaraan yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian, dengan ancaman sanksi serupa.

Pengendara yang melampaui batas kecepatan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 ayat 5, berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000. Sementara itu, pengendara sepeda motor yang membawa lebih dari satu penumpang melanggar Pasal 292, dengan ancaman kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.

Parkir yang mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 275 ayat 1, berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Ketentuan ini mencakup perbuatan yang mengganggu fungsi fasilitas lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Operasi Patuh 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026 di seluruh Indonesia, dengan penindakan dan edukasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.