Korlantas Polri Larang Modifikasi Pelat Nomor Kendaraan

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak mengikuti ketentuan resmi dapat berujung pada sanksi hukum. Korlantas Polri mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak mengubah bentuk, ukuran, maupun tampilan pelat nomor, sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Pelat nomor resmi memiliki spesifikasi khusus yang diterbitkan oleh Korlantas Polri.

Karena itu, setiap kendaraan wajib menggunakan TNKB sesuai standar yang telah ditetapkan, bukan pelat hasil modifikasi pribadi. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram Korlantas Polri. Dalam unggahannya, kepolisian menjelaskan sejumlah bentuk perubahan pelat nomor yang termasuk pelanggaran.

Ada beberapa bentuk penyimpangan yang perlu diperhatikan pemilik kendaraan. Larangan tersebut mencakup perubahan karakter tulisan, penggunaan pelindung tertentu, hingga penggantian dimensi pelat.

• Mengganti jenis huruf dan angka: Penggunaan font miring, huruf sambung, atau karakter bergaya digital yang berbeda dari bentuk standar Polri tidak diperbolehkan.
• Memasang pelindung gelap: Penggunaan mika berwarna gelap atau buram termasuk tindakan yang dilarang. Penempatan pelat secara tersembunyi maupun dalam posisi miring juga tidak sesuai ketentuan.
• Mengubah tampilan fisik: Pelat timbul hasil kustomisasi dan pelapisan berwarna gelap tidak diperbolehkan. Pemilik kendaraan juga dilarang menghilangkan atau menutupi logo Korlantas Polri serta tulisan "POLRI" yang tercetak timbul pada pelat.
• Mengubah ukuran pelat: Dimensi TNKB tidak boleh diperkecil ataupun diperbesar dari ukuran standar yang telah ditentukan Korlantas Polri. Penggunaan bahan akrilik nonstandar juga termasuk bentuk penyimpangan.

Berbagai ketentuan tersebut bertujuan memastikan pelat nomor tetap sesuai spesifikasi resmi. Dengan demikian, identitas kendaraan tidak disamarkan melalui perubahan tampilan maupun pemasangan aksesori tambahan.

Modifikasi pelat nomor dapat terdeteksi ETLE

Korlantas Polri turut mengingatkan bahwa penggunaan TNKB yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dapat ditindak oleh petugas di lapangan. Pelanggaran tersebut juga berpotensi teridentifikasi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dalam unggahan resminya, Korlantas Polri menekankan pentingnya penggunaan pelat nomor sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi teknis resmi-seperti menggunakan font variasi, mika gelap, hingga plat timbul kustom-merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindak oleh petugas maupun kamera ETLE. Gunakan selalu TNKB asli standar Samsat demi ketertiban berlalu lintas," demikian penegasan dalam unggahan tersebut. Larangan tidak hanya berlaku terhadap perubahan bentuk dan tampilan. Menutupi pelat nomor dengan tujuan menyamarkan identitas kendaraan juga termasuk tindakan yang tidak diperbolehkan.

Sanksi pelanggaran pelat nomor menurut Pasal 280

Ketentuan mengenai penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut mengatur ancaman pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1). Besaran hukuman yang tercantum dalam ketentuan tersebut adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000," demikian bunyi Pasal 280.

Dengan ketentuan tersebut, penggunaan TNKB sesuai standar resmi menjadi kewajiban bagi pemilik kendaraan. Perubahan karakter tulisan, dimensi, pelindung, hingga tindakan menutupi identitas pelat nomor dapat berujung pada penindakan sesuai aturan lalu lintas.