Korlantas Periksa Balik Nama McLaren dengan Tunggakan Pajak Rp 137 Juta

Penelusuran administrasi dilakukan Korlantas Polri terhadap sebuah McLaren yang memiliki tunggakan pajak Rp 137 juta dan tercatat atas nama seorang warga Tangerang. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan keabsahan dokumen perubahan kepemilikan kendaraan tersebut setelah muncul dugaan ketidaksesuaian identitas pemilik, dilansir dari Detik Oto.

Kasubdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Kombes Sumardji menjelaskan bahwa mobil tersebut pertama kali didaftarkan atas nama perusahaan pada Januari 2021. Kendaraan itu kemudian mengalami proses balik nama menjadi milik perorangan pada Oktober 2022.

Sumardji menerangkan riwayat pendaftaran kendaraan tersebut berdasarkan data administrasi yang tersedia.

"Kendaraan McLaren itu terdaftar itu di bulan Januari 2021. Atas nama perusahaan. Terus Bulan Oktober 2022 mengalami perubahan atau namanya balik nama atas nama perorangan," ujar Sumardji.

Menurut Sumardji, perubahan kepemilikan kendaraan harus memenuhi persyaratan administrasi. Dokumen yang diperlukan meliputi KTP, BPKB, STNK, serta bukti pemeriksaan fisik kendaraan.

Apabila kendaraan sebelumnya terdaftar atas nama badan usaha, pemohon juga harus menyerahkan surat pelepasan hak dari perusahaan. Petugas kemudian memeriksa kelengkapan dokumen sebelum memproses perubahan kepemilikan.

Sumardji menjelaskan kewajiban petugas apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap.

"Kalau dari verifikasi ini dinyatakan bahwa kelengkapannya itu memenuhi syarat, maka petugas wajib untuk memproses balik namanya," tutur Sumardji.

Untuk memastikan prosedur yang telah dilakukan sesuai ketentuan, Korlantas Polri akan berkoordinasi dengan Samsat setempat. Pemeriksaan mencakup berkas yang digunakan saat pengajuan balik nama dan proses administrasi kendaraan tersebut.

Sumardji menyampaikan bahwa penelusuran dokumen masih berlangsung.

"Jadi intinya kami akan menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang ada. Saat sekarang ini kami sedang menelusuri," tegas Sumardji.

Ia juga menjelaskan langkah yang dapat ditempuh apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, termasuk dugaan pemalsuan dokumen atau penggunaan identitas tanpa izin.

"Kalau nanti dari proses itu ada unsur tindak pidananya, pemalsuan dan lain-lain, maka pihak pelapornya bisa meneruskan persoalan itu ke Reskrim," pungkas Sumardji.

Dalam keterangannya, Sumardji turut menjelaskan bahwa masyarakat dapat memeriksa status kendaraan dan memastikan apakah identitas mereka digunakan dalam data kendaraan lain melalui kantor Samsat terdekat.

Ia menyampaikan akses pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

"Silakan, kan kita membuka kesempatan kepada masyarakat ketika ingin tahu status kendaraannya. Dan namanya dipakai orang atau tidak. Harus datang ke kantor Samsat terdekat," pungkas Sumardji.

Kasus ini bermula ketika Yudariansyah atau Yuda, warga Kampung Sawah Dalam, Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang, mengaku terkejut setelah menerima tagihan pajak McLaren senilai Rp 137 juta. Berdasarkan laporan Detik Oto, Yuda tinggal di sebuah gang di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug Idam Kholid mengaku curiga terhadap data alamat pemilik kendaraan karena berada di lingkungan kampung, bukan kawasan permukiman mewah. Petugas kemudian menemui Yuda pada Jumat (23/10/2026) untuk mengonfirmasi kepemilikan mobil tersebut.

Idam menceritakan reaksi Yuda ketika petugas mengonfirmasi tagihan kendaraan mewah itu.

"Nah, ternyata, pas disounding, Yuda juga kaget. 'Wah, ini Samsat nggak salah nih? Boro-boro saya punya mobil,' katanya gitu," ujar Idam saat dikonfirmasi pada Senin (26/10/2026).