Korlantas Polri Bantah Program Pembuatan SIM Gratis 2026

Informasi mengenai program pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis 2026 yang beredar di TikTok dipastikan tidak benar. Korlantas Polri membantah kabar tersebut dan memperingatkan masyarakat mengenai potensi penipuan melalui tautan pendaftaran, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Dalam keterangan di situs resminya pada Rabu (4/11/2026), Korlantas Polri menyebut informasi tersebut bukan pengumuman resmi. Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah mengategorikannya sebagai hoaks.

"Disampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar, menyesatkan, dan bukan pengumuman resmi. Informasi tersebut juga telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital," tulis Korlantas Polri.

Penerbitan SIM tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Ketentuan tersebut berarti SIM tidak berlaku seumur hidup. Pemegang SIM harus melakukan perpanjangan secara berkala sesuai aturan yang berlaku.

Adapun tarif penerbitan SIM baru maupun perpanjangan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut rincian biaya penerbitan SIM baru berdasarkan ketentuan tersebut:

SIM A, SIM B I, dan SIM B II dikenakan biaya Rp 120.000 per penerbitan. Sementara itu, SIM C, SIM C I, dan SIM C II sebesar Rp 100.000, sedangkan SIM D dan SIM D I sebesar Rp 50.000.

Untuk perpanjangan, biaya SIM A, SIM B I, dan SIM B II ditetapkan Rp 80.000. SIM C, SIM C I, dan SIM C II dikenakan Rp 75.000, sedangkan SIM D dan SIM D I sebesar Rp 30.000.

Korlantas Polri juga memperingatkan masyarakat mengenai risiko pencurian data pribadi melalui tautan yang mengatasnamakan program SIM gratis. Modus tersebut dapat meminta identitas pribadi, mengarahkan pengguna ke tautan berbahaya, hingga meminta transfer uang dengan alasan biaya administrasi.

"Waspada! Tautan tersebut berpotensi menjadi sarana pencurian data pribadi dan penipuan. Masyarakat dapat diarahkan untuk memberikan identitas pribadi, mengakses tautan berbahaya, hingga mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi," tulis Korlantas Polri di Instagram.

Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai unggahan yang menawarkan pembuatan atau perpanjangan SIM gratis, terutama jika disertai tautan pendaftaran melalui bio profil akun media sosial.

Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengisi formulir digital, mengunggah dokumen identitas, maupun memberikan kode OTP kepada pihak yang identitas dan kewenangannya tidak dapat dipastikan.