Maruli Pelajari Putusan MK soal Revisi UU Peradilan Militer

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengarahkan agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum mendapat tanggapan dari pimpinan TNI. Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan akan mempelajari putusan tersebut, sedangkan KSAD Jenderal Tandyo Budi Rivera menegaskan TNI AD akan mengikuti konstitusi. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

MK menyatakan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak diubah dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Di Istana Negara, Jakarta, Maruli mengatakan perlu menelusuri perkembangan pembahasan undang-undang tersebut sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.

"Ya, nanti kita coba ya, kita coba diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut ya. Karena memang saya tidak terlalu menanganinya nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari," ujar Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI.

Maruli juga menanggapi kritik yang menilai peradilan militer berpotensi menimbulkan impunitas bagi anggota TNI. Ia menyatakan bahwa pengadilan militer selama ini telah menjatuhkan hukuman berat terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana, termasuk hukuman penjara seumur hidup.

Untuk mendukung pandangannya, Maruli membandingkan sejumlah putusan di lingkungan militer dengan hukuman yang dijatuhkan pengadilan umum.

"Ya, sebenarnya dari kalau perbandingan banyak kasus itu banyak juga kita yang lebih tegas dari semua semua peristiwa ya kriminal. Di kita sudah di tentara sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain saya pikir jarang.

Kalau diurut saya pikir ada, coba aja lihat, berapa kali kita sudah memutuskan orang dihukum seumur hidup. Di pengadilan umum sebetulnya jarang gitu," ujar Maruli.

Ia menilai ketentuan dan sanksi dalam sistem peradilan militer lebih keras. Meski demikian, Maruli menyatakan masih perlu menelaah lebih rinci putusan MK, termasuk persoalan perbedaan hukuman yang menjadi sorotan publik.

"Ya dan di saya kira sebetulnya secara aturan di militer itu jauh lebih keras betul. Ya, tapi ada hal-hal yang mungkin ya kalau misalnya kita bisa mengikuti pengadilan tersebut, mungkin kita bisa tahu oh kenapa nih terkesan ada pelanggaran seperti ini tapi pengadilannya menghukum lebih rendah gitu. Tapi nanti saya coba lebih detailkan lagi," ucap Maruli.

Sementara itu, KSAD Jenderal Tandyo Budi Rivera menyatakan TNI AD akan mematuhi ketentuan konstitusi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa sikap institusi akan mengikuti aturan yang ditetapkan negara.

"Sekarang kan tentara itu kan taat konstitusi ya. Sekarang konstitusinya masih bicara gitu ya kita ikut. Nanti negara buat seperti apa itu yang kita ikutin," ujar Tandyo Budi Rivera, KSAD.

Tandyo juga menjelaskan bahwa perubahan undang-undang tersebut bukan merupakan kewenangan TNI AD semata.

"Ya ngubah itu kan bukan Angkatan Darat aja kan. Ya. Saya kira gitu," imbuh Tandyo.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan kewenangan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana militer harus didasarkan pada karakter khusus perkara, bukan hanya status pelaku sebagai prajurit TNI. Adapun tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan anggota TNI seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum.

Hakim anggota MK Arsul Sani menyampaikan penjelasan tersebut saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

"Dengan demikian, justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit. Sementara itu, dalam konteks ini, berkenaan dengan kategori yurisdiksi peradilan umum adalah berkaitan dengan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan oleh prajurit TNI, seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan umum," kata Arsul Sani, hakim anggota Mahkamah Konstitusi.