Pemerintah Selidiki Penembakan Warga Saat Maulid di Pidie

Penembakan saat penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026), mendorong pemerintah membuka penyelidikan. Insiden yang melibatkan warga dan aparat keamanan tersebut menyebabkan satu warga meninggal dunia serta sejumlah orang mengalami luka-luka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan pemerintah akan mengusut kejadian tersebut. Penyelidikan ditujukan untuk mengidentifikasi pelaku, pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan penegakan hukum terhadap peristiwa itu.

Yusril menyampaikan bahwa keputusan penyelidikan telah disepakati pemerintah setelah insiden penembakan tersebut menjadi perhatian publik.

"Dari pihak kita sendiri sudah sepakat untuk dilakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan ini. Siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan akan dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus ini," ujar Yusril setelah menghadiri Rapat Senat Terbuka Milad ke-65 UIN Ar-Raniry di Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).

Yusril juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi negara untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai kejadian di Pidie.

"Saya sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga Menko Polkam. Nanti saya akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan mendoakan warga yang terluka agar segera pulih. Ia juga menilai kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penanganan persoalan serupa tidak kembali berujung pada kekerasan fisik dan korban jiwa.

Berdasarkan keterangan TNI AD yang diberitakan CNN Indonesia, insiden penertiban bendera mengakibatkan 14 warga menjadi korban. Jumlah tersebut terdiri atas satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga dilaporkan terluka dan telah memperoleh penanganan medis.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam kejadian tersebut.

"TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih," ujar Donny melalui keterangan tertulis.

Korban meninggal dunia disebut TNI AD bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah dimakamkan pada Kamis (5/11/2026) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru.

Sementara itu, pemberitaan Waspada.id menyebut seorang korban bernama Abzalul Rizal, berusia 20 tahun, dari Dayah Gampong Baro. Media tersebut juga mencatat enam warga terluka, yakni Basri Hasan, 46, Muhammad, 48, Musliadi, 40, Darul Kamal, 52, Juanda Cut Rahman, 62, dan Mutia, 38.

Insiden tersebut turut menyebabkan kerusakan fasilitas kegiatan Maulid, termasuk panggung dakwah dan perangkat pengeras suara. Peristiwa bermula ketika pengibaran Bendera Bulan Bintang di lokasi perayaan memicu ketegangan saat aparat melakukan penertiban.

Ketua Muallimin Pidie, Hasbalah atau Polem Balah, meminta semua pihak menahan diri dan memberikan kesempatan kepada aparat berwenang untuk mengungkap kronologi kejadian secara objektif. Ia menilai persoalan yang melibatkan masyarakat dan aparat perlu ditangani melalui komunikasi, pendekatan persuasif, serta mekanisme hukum.

Polem Balah juga mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmen perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan tersebut kemudian memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ia menyoroti polemik Bendera Bulan Bintang yang selama ini menjadi bagian dari pembahasan kekhususan Aceh. Menurutnya, persoalan simbol daerah telah memiliki pengaturan melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

"Secara aturan daerah, persoalan bendera ini sudah dituangkan dalam qanun. Kalau memang masih ada persoalan atau belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, apakah penyelesaian yang disampaikan masyarakat di daerah-daerah harus dilakukan melalui penggunaan senjata api?" ujar Polem Balah.

Ia turut merujuk Pasal 246 UUPA yang memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan bendera daerah sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan Aceh. Namun, ketentuan tersebut menyatakan bahwa bendera daerah bukan simbol kedaulatan dan bentuknya harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

Polem Balah meminta dugaan keterlibatan anggota aparat diperiksa secara profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Desakan penyelidikan independen juga disampaikan Aktivis HAM Aceh Farhan Syamsuddin. Dalam pernyataan tertulis pada Rabu (4/11/2026), ia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI turun langsung ke Kecamatan Tiro untuk menelusuri penyebab jatuhnya korban dan proses penanganan keamanan.

Farhan menilai keterlibatan lembaga HAM diperlukan agar kronologi kejadian dapat diperiksa secara menyeluruh, independen, dan transparan. Penelusuran tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai penyebab jatuhnya korban serta memastikan hak seluruh pihak tetap terlindungi.

Senada dengan desakan tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengecam kekerasan terhadap warga sipil dalam kegiatan keagamaan. Organisasi tersebut menilai tindakan bersenjata terhadap masyarakat bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dan semangat perdamaian Aceh.

Dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia dari akun Instagram KontraS Aceh, organisasi tersebut menegaskan sikapnya terhadap tindakan aparat.

"Tindakan represif atau kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan terhadap warga sipil bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di bumi Aceh," demikian pernyataan KontraS Aceh.

KontraS Aceh juga menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa aman bagi masyarakat Aceh setelah perdamaian.

Organisasi tersebut meminta agar persoalan pengibaran simbol daerah tidak diselesaikan melalui kekerasan, melainkan menggunakan mekanisme dialog dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Persoalan simbol daerah, termasuk pengibaran bendera Bulan Bintang, harus diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun kekhususan Aceh," ungkap KontraS Aceh.

KontraS Aceh mendesak aparat penegak hukum bersama lembaga HAM membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kronologi, motif, dan pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut.