Pemerintah Siapkan Pencairan Tunjangan Profesi Guru

Pemerintah menyiapkan pencairan tunjangan profesi guru yang tertunda, sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak Kementerian Keuangan segera menyalurkan dana tersebut. Dilansir dari Nasional, proses pencairan itu disampaikan sedang dipersiapkan pada Selasa (13/10/2026).

Juda menyatakan pemerintah belum memerinci waktu pencairan maupun alasan keterlambatan tunjangan profesi guru tersebut. Ia hanya memastikan proses penyiapan pembayaran sedang berlangsung.

"(Pencairan tunjangan profesi guru) sedang disiapkan," ujar Juda.

Juda belum memberikan rincian mengenai jadwal pencairan tunjangan tersebut. Pernyataan berikutnya juga menegaskan bahwa proses persiapan masih berjalan.

"Pokonya segera disiapkan," tambah Juda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mencairkan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir. Menurut Lalu, Komisi X menerima banyak keluhan dari para guru.

Lalu menjelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disebut telah lama mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Ia menyebut proses tersebut perlu segera ditindaklanjuti setelah adanya pergantian Menteri Keuangan.

"Mulai bulan ini, tiga bulan terakhir ini sudah mulai mandek. Suratnya sudah lama dikirim, bahkan sebelum pergantian Menteri Keuangan," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Lalu mengatakan anggaran pembayaran tunjangan profesi guru telah tersedia dan setiap tahun berjalan. Ia meminta Kementerian Keuangan menelusuri pengajuan dari Kemendikdasmen apabila belum sampai kepada Menteri Keuangan yang baru.

"Anggarannya sudah ada dan setiap tahun tetap berjalan. Nah, sehingga saya berharap Menteri Keuangan yang baru, kalau memang belum sampai di meja beliau, tolong cari surat ini di mana, sehingga guru-guru kita sudah bisa menerima kembali tunjangan profesi maupun tunjangan sertifikasinya," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Menurut Lalu, keterlambatan pencairan perlu segera diselesaikan karena dana tersebut dibutuhkan para guru dan merupakan hak yang harus dipenuhi pemerintah. Ia juga mendorong koordinasi antarkementerian untuk menuntaskan proses administrasi.

"Kami berharap paling telat satu minggu harus sudah dikirimkan ke guru-guru kita. Untuk apa ditahan? Anggarannya sudah ada. Anggaran yang sudah kami sepakati, tolong jangan ditahan-tahan karena memang ini kebutuhan," tegas Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.