Pemerintah Pacu Belanja APBN Rp1.300 Triliun pada Kuartal IV

Pemerintah memperkirakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026 untuk mendorong aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung layanan publik dan perlindungan sosial. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan proyeksi tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Senin (19/10/2026), dilansir dari Nasional.

Menurut Suahasil, proyeksi belanja pada tiga bulan terakhir 2026 itu lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal IV-2025 yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Peningkatan belanja diharapkan menopang kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah tetap berjalan.

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah tetap menelaah penggunaan anggaran untuk mencari peluang efisiensi hingga akhir tahun. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan anggaran sesuai rencana tanpa menghentikan belanja negara.

Dalam penjelasannya, Suahasil menekankan bahwa efisiensi diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan program dan pencapaian target, bukan sekadar pengurangan alokasi anggaran.

"Intinya bukan memotong anggaran, melainkan bagaimana mencapai keluaran yang telah direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Pemerintah juga memastikan seluruh program prioritas Presiden tetap berjalan. Penelaahan difokuskan pada kesesuaian antara kebutuhan dana, pelaksanaan kegiatan, dan keluaran yang ditargetkan agar penggunaan anggaran lebih optimal.

Salah satu program yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Suahasil menilai perubahan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah manajemen baru berpotensi membuka ruang efisiensi dalam pelaksanaan program.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih menggali peluang perbaikan melalui perubahan pengelolaan program tersebut.

"Dengan manajemen baru setelah pergantian kepala BGN, pengelolaan yang baru diharapkan membentuk efisiensi, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berlangsung lebih efisien. Hal inilah yang sedang kami gali," jelas Suahasil Nazara.

Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,58% terhadap produk domestik bruto (PDB). Suahasil menyebut angka tersebut sesuai dengan proyeksi yang telah dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Defisit APBN tetap sebesar 2,58% dari PDB, sesuai angka yang telah dilaporkan kepada Banggar. Proyeksi itu kami jaga hingga akhir tahun," jelas Suahasil Nazara.

Pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan pangan pada kuartal IV-2026. Program tersebut diharapkan membantu mempertahankan konsumsi masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat, di tengah upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi anggaran.

Suahasil menegaskan bahwa pelaksanaan APBN tetap diarahkan untuk mendukung perekonomian dan melindungi masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

"APBN mendorong pertumbuhan ekonomi, APBN melindungi masyarakat, dan pelaksanaannya harus efisien serta kredibel," imbuh Suahasil Nazara.