Kenaikan Harga Minyak dan Yield SBN Menekan APBN 2026

Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meningkat seiring mahalnya minyak mentah dunia dan naiknya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut berpotensi memperbesar pengeluaran subsidi energi serta biaya pembayaran utang, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Harga minyak Brent tercatat sebesar US$ 104,54 per barel pada Minggu (11/10/2026). Sementara itu, imbal hasil SBN tenor 10 tahun mencapai 7,24% pada 9 Oktober 2026, meningkat 14 bps secara bulanan.

Kombinasi kenaikan biaya energi dan pembiayaan utang membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi tanpa mempersempit ruang fiskal secara berlebihan. Sejumlah ekonom menilai pengendalian belanja perlu disertai strategi peningkatan penerimaan negara.

Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai pemerintah masih berpeluang mempertahankan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, kemampuan anggaran untuk menanggung tekanan ekonomi semakin terbatas karena kebutuhan pembiayaan terus meningkat.

Menurut Dipo, persoalan fiskal tidak hanya berkaitan dengan kenaikan subsidi energi. Tingginya imbal hasil SBN juga meningkatkan biaya bunga utang, terutama ketika pemerintah masih membutuhkan penerbitan surat utang baru untuk memenuhi pembiayaan APBN 2026 hingga akhir tahun.

Dari sisi pendapatan, penguatan penerimaan negara dinilai belum didukung strategi yang cukup kuat. Rasio pajak atau tax ratio yang rendah serta keluhan pelaku usaha mengenai restitusi pajak yang tertahan turut menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan pemerintah menghimpun pendapatan.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dipandang sebagai langkah positif untuk memperkuat disiplin pengeluaran. Meski demikian, penghematan tersebut dinilai belum mampu mengimbangi besarnya tekanan yang berasal dari subsidi energi dan pembayaran bunga utang.

Dipo menjelaskan bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas belum memberikan dampak yang sebanding dengan besarnya kebutuhan belanja pada sektor yang menekan APBN.

“Pemangkasan perjalanan dinas 30% itu sinyal disiplin yang baik, tetapi secara dampak angkanya sangat kecil, karena tekanan sebenarnya ada di subsidi energi dan beban bunga utang,” ujar Dipo kepada Kontan, Minggu (11/20/2026).

Untuk menjaga kelonggaran fiskal, Dipo menilai pemerintah perlu meninjau kembali alokasi anggaran secara lebih menyeluruh. Penajaman ulang atau refocusing belanja, khususnya pada program-program prioritas, diperlukan agar pengeluaran lebih sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Proyeksi Defisit APBN 2026 Mendekati Batas 3%

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, juga menilai APBN masih mampu berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi hingga penghujung 2026. Kendati demikian, ruang untuk menyerap tekanan baru semakin tipis.

Realisasi defisit APBN hingga September 2026 tercatat sebesar 1,24% terhadap PDB. Adapun proyeksi defisit pada akhir tahun mencapai 2,85% terhadap PDB, sehingga jaraknya terhadap batas defisit 3% menjadi relatif sempit.

Rizal mengidentifikasi beberapa risiko yang dapat meningkatkan tekanan fiskal, yakni kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN, serta percepatan realisasi belanja pada kuartal IV-2026. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi sekaligus memperbesar pembiayaan melalui utang.

Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu menyeimbangkan dua kebutuhan yang berjalan bersamaan. Belanja dan subsidi tetap diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat, tetapi pengelolaannya juga harus menjaga defisit agar tidak melewati batas yang ditetapkan.

Rizal menekankan pentingnya memastikan belanja menjelang akhir tahun memberikan hasil yang produktif dan tepat sasaran. Penyerapan anggaran semata tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila tidak diikuti pengendalian pengeluaran dan peningkatan pendapatan negara.

“Tanpa pengendalian belanja dan penguatan penerimaan, fungsi APBN sebagai peredam guncangan justru berisiko melemah. APBN tidak boleh terlalu agresif menjadi penyangga ekonomi hingga kehilangan kapasitas untuk menanggung guncangan berikutnya,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, penggunaan anggaran untuk menghadapi tekanan ekonomi saat ini perlu tetap memperhitungkan kebutuhan menghadapi risiko pada masa mendatang. Penghematan harus menghasilkan ruang fiskal yang nyata, bukan hanya memindahkan alokasi dari satu pos ke pos lainnya.

“Kuncinya, penghematan harus menciptakan ruang fiskal riil, bukan sekadar realokasi anggaran, tanpa mengorbankan belanja produktif dan kualitas pelayanan publik,” tandasnya.

Kenaikan Harga Minyak Mendorong Kebutuhan Subsidi

Tekanan terhadap anggaran juga berkaitan dengan perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa ICP pada September 2026 mencapai US$ 91,9 per barel dan berpotensi meningkat apabila tren kenaikan harga minyak dunia berlanjut.

Harga Brent yang berada di US$ 104,54 per barel pada Minggu (11/10/2026) turut menunjukkan tingginya tekanan pada komponen energi. Kenaikan harga minyak dapat memperbesar kebutuhan anggaran apabila pemerintah mempertahankan harga energi yang diatur untuk masyarakat.

Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat (9/10/2026), Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan harga minyak berpotensi mendorong kenaikan subsidi.

“Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka US$ 91,9 per barel ini besok-besok akan meningkat. Kalau meningkat, maka subsidi juga akan meningkat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (9/10/2026).

Dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN terutama muncul dari kemungkinan bertambahnya biaya subsidi energi. Kebutuhan pembiayaan tersebut dapat meningkat apabila harga bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan tarif energi yang diatur pemerintah tetap dipertahankan.

Di sisi penerimaan, produksi minyak dan gas bumi yang masih berada di bawah asumsi APBN berpotensi membatasi pendapatan negara. Pemerintah karena itu menghadapi kebutuhan untuk menyelaraskan pengeluaran dengan kapasitas penerimaan agar defisit tetap terkendali.

Perkembangan harga energi, biaya bunga utang, nilai tukar, dan realisasi belanja menjadi faktor penting bagi ketahanan fiskal pada sisa 2026. Penguatan penerimaan serta penajaman belanja diperlukan untuk mempertahankan fungsi APBN sebagai penyangga ekonomi tanpa menghabiskan ruang menghadapi risiko berikutnya.