Sustain Dorong Bea Keluar Ekspor Batubara Rp 97,4 Triliun

Penerapan bea keluar terhadap ekspor batubara dinilai berpeluang memperkuat pendapatan negara hingga Rp 97,4 triliun setiap tahun. Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) mendorong pemerintah memanfaatkan keuntungan sektor pertambangan di tengah tingginya harga komoditas dunia. Potensi penerimaan tersebut hampir mencapai dua kali lipat dari tambahan pendapatan Rp 50 triliun yang sedang diupayakan pemerintah.

Usulan ini dinilai dapat memperluas kapasitas fiskal sekaligus membantu mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari Nasional, Sustain menilai pungutan terhadap komoditas yang dipasarkan ke luar negeri lebih tepat dibandingkan memperluas pajak atas barang kebutuhan ritel. Langkah tersebut diharapkan tidak menambah tekanan terhadap konsumsi dan kemampuan belanja rumah tangga.

Lead Researcher Sustain Adila Isfandiari menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengutamakan sektor yang memperoleh keuntungan besar dari kenaikan harga komoditas internasional. Menurutnya, tambahan penerimaan sebaiknya tidak dibebankan kepada masyarakat melalui pungutan konsumsi.

Adila menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan tertulis pada Rabu (4/11/2026). Ia menilai pungutan ekspor batubara merupakan instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk memperkuat anggaran negara. "Pemerintah seharusnya memungut dari sektor yang menikmati durian runtuh (windfall profit) dari harga batubara yang tinggi, bukan membebani keranjang belanja harian masyarakat. Bea keluar atas ekspor batubara adalah instrumen fiskal paling siap dan adil untuk mengatasi defisit APBN," ujar Adila.

Dalam perhitungannya, Sustain menggunakan sejumlah asumsi untuk memperoleh estimasi penerimaan tersebut. Sebanyak 65% dari total produksi batubara nasional diasumsikan dialokasikan untuk kebutuhan ekspor. Simulasi itu juga menggunakan nilai tukar rupiah sebesar Rp 18.000 per dolar AS. Sementara itu, acuan harga yang digunakan berasal dari Harga Batubara Acuan (HBA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode pertama November 2026.

Perkiraan tersebut turut mempertimbangkan perkembangan harga komoditas di pasar internasional. Saat ini, harga batubara global berada pada kisaran US$ 140-US$ 150 per metrik ton. Adila memandang dinamika geopolitik global yang mendorong penguatan harga batubara sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pungutan ekspor. Kondisi pasar tersebut dinilai memberikan ruang bagi optimalisasi penerimaan negara.

Simulasi penerimaan dan skema tarif progresif

Gambaran besarnya potensi penerimaan juga terlihat dalam simulasi historis Sustain untuk periode 2022-2024. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi nilai tukar yang berbeda, yakni Rp 15.000 per dolar AS.

Melalui skenario peningkatan pungutan produksi maupun ekspor secara bertahap, tambahan penerimaan negara diperkirakan dapat mencapai Rp 84,5 triliun hingga Rp353,7 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan hasil simulasi Sustain berdasarkan asumsi yang digunakan. Selain mempertimbangkan besarnya potensi pendapatan, Sustain menekankan bahwa kebijakan bea keluar perlu memiliki sasaran yang jelas.

Pungutan tersebut diarahkan khusus kepada batubara yang dijual ke pasar ekspor. Dengan pembatasan sasaran tersebut, batubara yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tidak dikenai tambahan beban dari kebijakan bea keluar ekspor. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam rancangan kebijakan yang diusulkan Sustain.

Adila juga mendorong pemerintah menghidupkan kembali rencana regulasi bea keluar batubara yang sempat mengalami penundaan pada awal tahun. Menurutnya, perkembangan harga komoditas memberikan peluang untuk kembali membahas penerapan kebijakan tersebut.

Dua rekomendasi Sustain kepada pemerintah

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara tanpa memperbesar tekanan terhadap masyarakat, Sustain menyampaikan dua rekomendasi kebijakan. Usulan tersebut berkaitan dengan evaluasi perluasan pajak ritel dan percepatan penerapan pungutan ekspor batubara. Pertama, pemerintah diminta meninjau kembali rencana ekstensifikasi pajak terhadap barang-barang kebutuhan ritel. Sustain mengkhawatirkan perluasan pungutan pada sektor konsumsi dapat memicu inflasi dan mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tekanan terhadap konsumsi rumah tangga juga menjadi perhatian dalam rekomendasi tersebut. Kenaikan biaya hidup akibat perluasan pajak ritel dikhawatirkan semakin membebani masyarakat. Kedua, pemerintah didorong segera menerbitkan aturan bea keluar batubara dengan menggunakan mekanisme tarif progresif. Melalui skema ini, besaran pungutan dapat disesuaikan dengan perkembangan harga komoditas di pasar internasional.

Artinya, ketika harga batubara mengalami kenaikan, tarif pungutan dapat meningkat mengikuti kondisi tersebut. Mekanisme ini diharapkan membuat penerimaan negara lebih sejalan dengan nilai komoditas dan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha pertambangan. Skema progresif juga menjadi bagian dari upaya Sustain untuk mengoptimalkan kontribusi sektor batubara terhadap kapasitas fiskal pemerintah.

Dengan demikian, penerimaan dari aktivitas ekspor dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar global. Adila menambahkan bahwa tambahan pendapatan yang diperoleh melalui kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan berbagai belanja prioritas pemerintah. Dana itu juga berpotensi memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial.

Bagi Sustain, bea keluar ekspor batubara merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan negara. Potensi penerimaan hingga Rp 97,4 triliun per tahun menjadi dasar utama dorongan terhadap kebijakan tersebut.

Melalui optimalisasi pungutan dari sektor yang menikmati kenaikan harga komoditas, Sustain menilai upaya memperkuat APBN dapat dilakukan tanpa memperbesar tekanan fiskal terhadap rumah tangga. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.