Penerimaan Pajak 2026 Terancam Meleset dari Target APBN

Pemerintah menghadapi tantangan untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 setelah realisasi hingga akhir September baru mencapai 68,2%. Dilansir dari Nasional, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan sebesar Rp 1.607,6 triliun, sehingga pemerintah perlu mengumpulkan sekitar Rp 750,1 triliun selama tiga bulan terakhir tahun ini.

Realisasi tersebut meningkat 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika penerimaan pajak tercatat Rp 1.295,3 triliun. Berdasarkan target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan rata-rata Rp 250 triliun setiap bulan pada kuartal IV-2026.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai perkembangan penerimaan pada September menunjukkan perbaikan dibandingkan Agustus. Capaian bulan tersebut juga lebih tinggi daripada periode yang sama pada 2024.

Fajry melihat peluang bagi pemerintah untuk mendekati target tahunan, terutama karena harga sejumlah komoditas masih bertahan pada tingkat tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendukung penerimaan negara menjelang penutupan tahun anggaran.

"Secara historis, penerimaan pajak pada akhir tahun berpotensi mencapai target dalam APBN 2026. Terlebih lagi, harga beberapa komoditas masih tetap tinggi hingga saat ini," ujar Fajry Akbar kepada Kontan.co.id, Jumat (9/10).

Fajry memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir 2026 dapat mencapai 98% hingga 100% dari target APBN. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan pencairan restitusi pajak dapat memengaruhi realisasi penerimaan neto.

Apabila pemerintah mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sebelumnya tertunda, penerimaan neto yang tercatat pada akhir tahun berpotensi berkurang. Faktor tersebut menjadi salah satu risiko dalam pencapaian target penerimaan.

Berbeda dengan perkiraan tersebut, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai target penerimaan pajak secara penuh akan sulit dicapai. Menurut perhitungannya, kebutuhan tambahan penerimaan sekitar Rp 750 triliun dalam tiga bulan terakhir menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Untuk memenuhi target, rata-rata penerimaan bulanan pada kuartal IV harus sekitar 40% lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan selama sembilan bulan pertama. Yusuf mengakui penerimaan pajak biasanya meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada Desember.

Namun, jika penerimaan pada kuartal IV-2026 hanya meningkat sekitar 20% hingga 25% dari rata-rata sebelumnya, Yusuf memperkirakan realisasi tahunan hanya mencapai 95% hingga 97% dari target APBN. Dalam skenario tersebut, kekurangan penerimaan diperkirakan berkisar Rp 80 triliun hingga Rp 110 triliun.

Yusuf juga menilai pertumbuhan penerimaan sebesar 24,1% secara tahunan perlu dianalisis dengan mempertimbangkan basis penerimaan tahun lalu yang relatif rendah. Selain itu, pembayaran restitusi yang lebih kecil pada September turut memengaruhi kenaikan penerimaan neto.

Jika pencairan restitusi dipercepat pada kuartal IV-2026, penerimaan neto berpotensi tertekan karena pengembalian pajak mengurangi jumlah penerimaan yang dibukukan pemerintah. Oleh sebab itu, pertumbuhan penerimaan bruto dan realisasi neto perlu dibedakan dalam menilai pencapaian target.

Yusuf menambahkan, pemangkasan perjalanan dinas dan penundaan sejumlah belanja aparatur dapat dibaca sebagai langkah antisipasi terhadap risiko penerimaan yang tidak memenuhi target. Kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah mengendalikan risiko pelebaran defisit APBN yang mendekati batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).