DPR Temui AMP Bahas Nasib PPPK dan Seleksi CPNS 2026

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi pengurus Aliansi Merah Putih di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026) untuk membahas nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan seleksi CPNS.

Pertemuan tersebut membicarakan kejelasan status PPPK serta PPPK paruh waktu tenaga teknis di luar guru dan tenaga kesehatan. Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah menyebut audiensi ini memberikan arah baru bagi perjuangan para pegawai.

Di sisi lain, isu peralihan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil terus mendapatkan perhatian dari para aparatur sipil negara. Para pegawai mendesak pemerintah agar proses peralihan cukup menggunakan tes observasi tanpa seleksi berbasis Computer Assisted Test.

Selain tuntutan observasi, pemerintah juga didesak untuk memberikan afirmasi batas usia bagi PPPK guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya dalam proses penyesuaian status tersebut.

Terkait penerimaan pegawai baru, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram Taufik Priyono mengonfirmasi bahwa pemerintah memutuskan tidak membuka seleksi CPNS pada 2026 berdasarkan informasi dari kementerian terkait.

Sementara itu, isu hukum dan pemerintahan juga mewarnai dinamika nasional. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 karena tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah setara SMA.

Di tempat terpisah, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung meminta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda untuk membantu memulihkan nama baiknya setelah bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.