DKI Jakarta Perluas Penerima Kartu Layanan Gratis Jadi 21 Golongan

Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas penerima Kartu Layanan Gratis KLG untuk transportasi publik dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini mencakup tambahan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan akses transportasi.

Dilansir dari Medcom, salah satu dari enam golongan baru yang diusulkan menerima fasilitas tersebut adalah pencari kerja ber-KTP DKI Jakarta. Layanan gratis berlaku pada TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Rencana perluasan penerima KLG disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Puncak Hari Perhubungan Nasional Provinsi DKI Jakarta di Balai Samudra pada 29 September 2026.

Pramono menyebut keputusan penambahan penerima akan segera ditetapkan oleh pemerintah daerah. "Dalam waktu dekat pemerintah DKI Jakarta juga akan memutuskan, dari 15 golongan yang dulu digratiskan akan menjadi 21 golongan," kata Pramono, dikutip dari Medcom.

Kartu Layanan Gratis KLG merupakan kartu yang digunakan untuk memperoleh akses transportasi publik gratis di Jakarta. Sebelumnya, fasilitas ini telah diberikan kepada 15 golongan penerima.

Perluasan menjadi 21 golongan dilakukan untuk membuat penyaluran subsidi transportasi lebih tepat sasaran. Enam kelompok tambahan yang diusulkan memperoleh layanan gratis terdiri dari beberapa kategori masyarakat.

Golongan tambahan tersebut meliputi pendamping penyandang disabilitas, pencari kerja ber-KTP DKI Jakarta dengan bukti verifikasi resmi, serta pasien rujukan rutin yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Selain itu, pelajar dan mahasiswa tidak mampu yang tidak terjangkau KJP maupun KJMU, pelaku UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta, serta korban bencana alam atau bencana sosial dalam masa pemulihan juga masuk daftar usulan.

Khusus pendamping penyandang disabilitas, Pramono menjelaskan bahwa kelompok tersebut akan memperoleh perlakuan yang sama dengan penyandang disabilitas dalam aturan layanan gratis.

"Maka dengan adanya aturan ini, pendamping disabilitas tidak perlu membayar, gratis. Diperlakukan sama dengan disabilitas," jelas Pramono.

Syarat penerima dan penyesuaian tarif transportasi

Ketentuan teknis mengenai penerima KLG akan diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur. Sementara rincian tarif resmi akan disesuaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta DTKJ.

Pramono mengatakan besaran penyesuaian tarif akan diumumkan kemudian. "Jadi ada enam tambahan itu yang akan digratiskan. Mengenai angkanya, apakah sesuai dengan usulan DTKJ, Dewan Transportasi Kota, nanti akan diumumkan pada saatnya," ujar Pramono.

Bersamaan dengan perluasan KLG, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan tarif TransJakarta, Transjabodetabek, dan LRT mulai 1 Januari 2027.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengurangi subsidi bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu. Dana subsidi yang dialihkan akan digunakan untuk memperkuat perlindungan bagi warga berpenghasilan rendah.

Pramono menyebut sebagian kelompok masyarakat masih menerima subsidi dengan nilai tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar manfaat anggaran lebih tepat sasaran.