Netanyahu Gagal Raih Mayoritas, Israel Hadapi Kebuntuan Politik

Hasil pemilihan umum parlemen Israel yang diumumkan pada 30 Oktober 2026 menempatkan Benjamin Netanyahu dalam situasi politik sulit setelah blok pendukungnya gagal memperoleh mayoritas. Dengan 53 kursi dari total 120 kursi Knesset, Netanyahu harus bernegosiasi untuk mempertahankan pemerintahan, sementara oposisi dan partai-partai Arab memiliki peluang menentukan arah koalisi berikutnya.

Menurut hasil penghitungan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel yang dilaporkan sejumlah media, blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara itu, gabungan dua partai Arab menguasai 19 kursi. Seluruh blok masih harus mengamankan dukungan minimal 61 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Situasi tersebut membuka empat kemungkinan, yakni pemerintahan persatuan nasional, koalisi oposisi dengan dukungan partai Arab, pembelotan anggota parlemen dari kubu oposisi, atau penyelenggaraan pemilu ulang. Para pemimpin partai memiliki waktu 12 minggu untuk mencapai kesepakatan koalisi sebelum proses pemungutan suara kembali menjadi pilihan.

Eisenkot sebelumnya membangun kampanye dengan tujuan mengakhiri kepemimpinan Netanyahu. Dalam pidato di markas kampanyenya pada malam pemilu, ia meminta Netanyahu mengambil langkah politik untuk meninggalkan kekuasaan.

"mengumumkan pengunduran dirinya dari kehidupan politik hari ini." ujar Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar.

Eisenkot juga mengkritik kondisi politik di bawah pemerintahan Netanyahu. Ia menyampaikan kritik tersebut melalui dua pernyataan terpisah mengenai keadaan politik Israel.

"budaya kebohongan," ujar Gadi Eisenkot.

Ia kemudian menambahkan kritik terhadap perpecahan politik yang menurutnya berkembang selama kepemimpinan Netanyahu.

"perpecahan, dan hasutan" ujar Gadi Eisenkot.

Di sisi lain, Netanyahu memberikan sinyal bahwa dirinya masih ingin mempertahankan dukungan kelompok sayap kanan dan partai ultra-Ortodoks. Dalam pernyataan di markas Partai Likud, ia menyampaikan apresiasi kepada mitra koalisinya.

"mitra-mitra setianya" ujar Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel.

Netanyahu juga menyerukan pembentukan pemerintahan dengan orientasi politik kanan. Pernyataan tersebut memperlihatkan kecenderungannya untuk mempertahankan aliansi yang selama ini menopang pemerintahannya.

"pemerintahan sayap kanan yang kuat" ujar Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel.

Namun, pemerintahan persatuan bersama Eisenkot menghadapi hambatan besar karena pemimpin oposisi tersebut telah menolak kemungkinan bekerja sama dengan Netanyahu. CNN Indonesia melaporkan bahwa Netanyahu mungkin bersedia melepas Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, tetapi tidak ingin mengorbankan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan partai-partai ultra-Ortodoks.

Alternatif lainnya adalah membentuk pemerintahan oposisi dengan dukungan partai Arab. United Arab List diproyeksikan memperoleh delapan kursi dan menyatakan kesediaan bergabung dalam pemerintahan oposisi. Sementara itu, The Joint List dengan proyeksi 11 kursi menawarkan dukungan dari luar pemerintahan.

Meski demikian, Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Menurut CNN, hanya satu partai Arab yang pernah menjadi anggota resmi koalisi pemerintahan Israel, yakni Raam pada 2021. Koalisi tersebut hanya bertahan sekitar satu tahun.

Netanyahu juga berpeluang mencari dukungan anggota parlemen dari kubu oposisi. Akan tetapi, langkah tersebut menghadapi kesulitan karena bloknya masih kekurangan delapan kursi. Eisenkot, Bennett, Lieberman, dan Yair Golan sebelumnya menyatakan tidak bersedia bergabung dengan pemerintahan Netanyahu.

Ketidakpastian politik tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelidikan Shin Bet mengenai dugaan pendanaan asing untuk memengaruhi pemilu parlemen yang berlangsung pada 27 Oktober 2026. Penyelidikan dilakukan setelah Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Hakim Noam Sohlberg, meminta Direktur Shin Bet David Zini memeriksa informasi mengenai kemungkinan campur tangan pihak asing.

Menurut laporan Republika, surat Sohlberg tertanggal 28 Oktober 2026 meminta pemeriksaan terhadap dugaan pendanaan dari entitas asing yang bertentangan dengan kepentingan Israel. Sohlberg memberikan waktu satu pekan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang tersedia. Namun, surat tersebut tidak menyebut negara, organisasi penerima dana, maupun partai politik yang diduga terlibat.

Shin Bet menjelaskan bahwa pemeriksaan berangkat dari informasi intelijen yang dikumpulkan lembaganya sendiri sebelum pemungutan suara. Direktur David Zini juga telah memberikan penjelasan kepada Netanyahu, Eisenkot, dan Yair Lapid dengan persetujuan Sohlberg.

Sejumlah media Israel mengaitkan dugaan pendanaan tersebut dengan Qatar dan Turki, khususnya terkait kegiatan yang mendorong partisipasi pemilih Arab. Namun, sampai 30 Oktober 2026, Shin Bet belum mengumumkan bukti yang memastikan keterlibatan kedua negara ataupun pengaruh pendanaan tersebut terhadap hasil pemilu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, membantah tuduhan keterlibatan negaranya pada 29 Oktober 2026. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye disinformasi dan menegaskan Doha tidak mendanai kegiatan untuk memengaruhi pemilihan umum Israel.

Republika juga melaporkan bahwa kepolisian dan penyelenggara pemilu Israel tidak menemukan dasar yang mendukung tuduhan kecurangan sistematis yang disampaikan Partai Likud. Dengan demikian, penyelidikan dugaan campur tangan asing belum membuktikan adanya perubahan hasil pemungutan suara.

Apabila seluruh upaya pembentukan koalisi gagal, Israel harus kembali menyelenggarakan pemilu. Selama proses tersebut, Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.