DJP Bidik Penerimaan Pajak Digital Rp 16 Triliun pada 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp 16 triliun sepanjang 2026, didorong oleh peningkatan transaksi digital dan penerapan kebijakan perpajakan baru. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan harapan tersebut di kantor DKP pada Kamis (15/10/2026), seperti dilansir dari Nasional.

Berdasarkan data DJP hingga 31 Agustus 2026, penerimaan pajak ekonomi digital telah mencapai sekitar Rp 11,2 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 70% dari target penerimaan Rp 16 triliun untuk keseluruhan tahun ini.

Bimo menyebut penerimaan pajak ekonomi digital dalam tiga tahun terakhir berada pada kisaran Rp 8 triliun hingga Rp 12 triliun. DJP berharap jumlah tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

"Jika menggunakan perkiraan sementara yang sangat hati-hati dan konservatif, kita melihat penerimaan selama tiga tahun terakhir berada di antara Rp 8 triliun sampai Rp 12 triliun. Mudah-mudahan bisa bertambah 50%, sehingga mencapai sekitar Rp 16 triliun," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Bimo, potensi penerimaan pajak masih terbuka karena mencakup beragam aktivitas ekonomi digital. Sektor tersebut meliputi perdagangan elektronik, transaksi mata uang, aset kripto, dan investasi digital.

DJP juga mengandalkan penerapan kebijakan baru terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di dalam negeri serta Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPPT DLN) untuk mendukung peningkatan penerimaan.

"Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan baru untuk PMSE di dalam negeri, serta kebijakan SPPT DLN," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Selain kebijakan perpajakan, DJP berharap penguatan kerja sama dengan otoritas terkait dapat memperdalam pasar keuangan digital di Indonesia. Peningkatan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan digital menjadi faktor yang diharapkan mendorong penerimaan pajak.

Data DJP menunjukkan penerimaan pajak digital berasal dari empat kategori, yakni Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak aset kripto, pajak teknologi finansial atau financial technology (fintech), termasuk layanan pinjaman antarpihak atau peer-to-peer (P2P) lending, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan penerimaan Rp 8,38 triliun hingga Agustus 2026. Pajak SIPP menyusul dengan Rp 1,67 triliun, sedangkan pajak fintech mencapai Rp 878,18 miliar dan pajak aset kripto sebesar Rp 268,95 miliar.

Pencapaian target Rp 16 triliun hingga akhir 2026 masih bergantung pada perkembangan aktivitas ekonomi digital dan efektivitas penerapan kebijakan perpajakan di sektor tersebut.