P2G Dukung Evaluasi Kebijakan Kenaikan Kelas Siswa

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendukung evaluasi kebijakan kenaikan kelas siswa yang tengah dibahas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyatakan kebijakan yang memungkinkan siswa tidak naik kelas mulai 2027 perlu didasarkan pada kajian akademis dan pertimbangan pedagogis, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (9/10/2026).

Satriwan menjelaskan, persepsi bahwa seluruh siswa harus naik kelas berkembang pada masa kepemimpinan Mendikburistek Nadiem Anwar Makarim melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Saat itu, kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi dampak negatif tidak naik kelas terhadap tumbuh kembang anak.

Menurut Satriwan, sejumlah kajian terbaru dari para pakar, termasuk Dewan Pendidikan Nasional, menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dewan Pendidikan Nasional telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti agar aturan mengenai kenaikan kelas ditinjau kembali.

Satriwan menjelaskan latar belakang munculnya persepsi di kalangan pendidik dan orang tua terkait kebijakan tersebut.

"Sehingga muncullah persepsi di kalangan guru dan orang tua di era Kurikulum Merdeka, semua murid itu harus naik kelas," tutur Satriwan Salim kepada Detikcom, Jumat (9/10/2026).

Ia menyebut evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan perkembangan kajian pendidikan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Abdul Mu'ti.

"Dewan Pendidikan Nasional kemudian merekomendasikan kepada Pak Menteri untuk mengkaji ulang semua anak harus naik kelas itu, sehingga Pak Menteri mewacanakan akan ada kebijakan bahwa anak tidak naik kelas," ujar Satriwan.

P2G menyatakan dukungan terhadap kemungkinan perubahan kebijakan selama keputusan tersebut memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Satriwan, penyusunan aturan harus merujuk pada metodologi penelitian serta mempertimbangkan aspek filosofis dan pedagogis.

"Jadi P2G pada prinsipnya mendukung (kebijakan siswa tak naik kelas) sepanjang ini didasarkan kepada hasil kajian, kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan secara pedagogis, dan mempertimbangkan dampak-dampaknya tadi," ujar Satriwan.

Satriwan juga menilai sekolah perlu menerapkan konsekuensi yang proporsional terhadap pelanggaran aturan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam pembelajaran. Ia mencontohkan siswa yang hanya menghadiri 2-3 kali dari enam pertemuan dan selebihnya tidak masuk sekolah karena bermain gim.

"Anak yang tadi tingkat kehadirannya hanya 20% selama 6 kelas pertemuan misalnya, dia hanya hadir 2-3 kali, sisanya anak ini misalnya kabur, tidak ke sekolah karena asyik bermain game dan seterusnya, nah tentu ini harus mendapatkan konsekuensi yang proporsional juga dari sekolah dengan kebijakan yang tadi," urai Satriwan.

Selain hasil belajar dan kehadiran, Satriwan menegaskan bahwa keputusan kenaikan kelas merupakan kewenangan guru dan sekolah berdasarkan ketentuan yang ia kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Penilaian harus didukung data pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik.

"Berdasarkan data, berdasarkan proses pembelajaran yang terdokumentasikan dengan baik oleh pihak guru dan sekolah, sepenuhnya mutlak menjadi tanggung jawab dan kewenangan guru atau sekolah untuk manaikkan atau tidak naik kelas bagi murid-murid," ujar Satriwan.

Satriwan memaparkan tiga pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas, yakni perkembangan capaian pembelajaran, tingkat kehadiran minimal 80 persen, serta faktor karakter dan perilaku siswa. Untuk aspek kehadiran, sekolah dapat mempertimbangkan keputusan tidak menaikkan kelas apabila tingkat kehadiran siswa tetap rendah meskipun komunikasi dengan pihak terkait telah dilakukan.

Faktor perilaku yang disebutkan mencakup persoalan disiplin, dugaan kenakalan, perundungan, serta keterlibatan atau indikasi tindak pidana. Satriwan menekankan perlunya pedoman akademik yang jelas agar penerapan konsekuensi kenaikan kelas maupun tidak naik kelas memiliki dasar yang terukur.

"Jadi sekolah harus memiliki panduan akademik membuat peraturan seperti ini, sehingga ada anak yang kemudian mendapatkan konsekuensi-konsekuensi naik kelas atau tidak naik kelas," tegas Satriwan.