Orang Tua Desak Komdigi Perketat Penyaringan Konten Anak

Pengawasan terhadap konten digital yang dikonsumsi anak masih menjadi perhatian orang tua meskipun materi negatif di media sosial dinilai mulai berkurang. Dilansir dari Detik iNET, sejumlah orang tua meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetap konsisten menyaring konten berbahaya serta memperkuat perlindungan anak di internet.

Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan materi yang tersedia di platform digital, tetapi juga kemampuan keluarga mendampingi anak saat menggunakan perangkat elektronik. Orang tua menilai penyaringan oleh pemerintah dan penyedia layanan perlu berjalan bersama pengawasan di rumah.

Tiffany Ranggawuni (48), seorang guru di Bandung, melihat adanya penurunan konten negatif yang berpotensi membahayakan anak. Namun, menurutnya, risiko paparan masih ada sehingga orang tua perlu memperhatikan materi yang diakses anak.

Ia menilai penggunaan fitur kontrol orang tua dapat membantu membatasi paparan tersebut. Kendati demikian, pemanfaatan teknologi pengawasan belum optimal karena sebagian orang tua belum memahami cara menggunakannya.

Tiffany menjelaskan, "Bagaimanapun tetap perlu andil orang tua untuk mengaktifkan fitur parental control. Sayangnya masih banyak orang tua yang gaptek atau tidak tahu, sehingga konten negatif masih bisa muncul. Selain itu, masih minim pengawasan dan pendampingan orang tua saat anak-anak menggunakan gadget," ujar Tiffany.

Pengawasan keluarga menjadi penting karena keberadaan fitur pengamanan saja belum tentu cukup apabila orang tua tidak mengetahui cara mengaktifkannya. Pendampingan ketika anak menggunakan perangkat juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko paparan konten yang tidak sesuai usia.

Di Cirebon, Adjeng Triwahyuni (43), seorang ibu rumah tangga, turut melihat perubahan pada konten yang tersedia di media sosial dan situs web, terutama YouTube. Ia merasa senang karena materi negatif yang sebelumnya kerap ditemui dinilai telah berkurang.

Menurut Adjeng, kebiasaan anak menonton video pendek membuat kualitas konten perlu diperhatikan secara serius. Anak-anak berpotensi meniru perilaku yang ditampilkan dalam tayangan yang mereka konsumsi.

Adjeng mengatakan, "Anak kan cenderung meniru apa yang dia tonton terutama video-video pendek yang dulu isinya banyak memberi contoh yang tidak baik," kata Adjeng.

Ia berharap pembuat konten mempertimbangkan keberadaan penonton anak ketika memproduksi video. Adjeng juga menginginkan mekanisme yang dapat mendeteksi dan memblokir materi negatif secara langsung agar tidak mudah diakses.

Komdigi diminta memperkuat perlindungan anak

Cherry Wilhelmina Boom (52), ibu rumah tangga di Depok, menyoroti risiko konten yang tidak sesuai usia tetap muncul melalui rekomendasi algoritma. Karena itu, ia meminta Komdigi memperketat pengawasan terhadap platform digital dan memastikan perangkat perlindungan pengguna anak berfungsi efektif.

Cherry berharap pemerintah mewajibkan platform menyediakan verifikasi usia yang dapat diandalkan serta fitur kontrol orang tua yang efektif. Ia juga mendorong tindakan tegas terhadap konten berbahaya dan peningkatan edukasi mengenai penggunaan internet yang aman.

Cherry menyampaikan, "Terus proaktif memblokir situs dan konten berbahaya seperti judi, pornografi, kekerasan sebelum menyebar luas. Dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan anak tentang cara menggunakan internet secara sehat dan aman," ujarnya.

Selain pemblokiran, ia menilai sistem rekomendasi perlu dirancang agar tidak menyodorkan materi dewasa kepada pengguna di bawah umur. Menurut Cherry, pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan keluarga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak di dunia maya.

Ia menegaskan, "Intinya, Komdigi berperan sebagai penyaring di tingkat nasional, sementara orang tua tetap menjadi pendamping utama di lingkungan sekitar dan rumah," pungkasnya.

PP Tunas mengatur tanggung jawab platform digital

Upaya pemerintah membangun ruang digital yang aman bagi anak dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Regulasi ini menetapkan sejumlah kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam melindungi pengguna anak.

Ketentuan tersebut mencakup penyaringan konten, verifikasi usia, penyediaan mekanisme pelaporan, serta larangan profiling anak. PP Tunas juga mengatur batas usia akses dan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Komdigi telah mengambil sejumlah langkah terhadap platform digital. Pemerintah mendesak Roblox membuka kantor di Jakarta, menjatuhkan sanksi kepada Google karena pelanggaran PP Tunas, serta menegur Meta terkait komitmen perlindungan anak.

Platform melaporkan penonaktifan akun anak

Perkembangan pelaksanaan perlindungan anak turut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Dalam keterangannya di kantor Komdigi pada Rabu 7 Oktober 2026 silam, ia menyebut dua platform telah mengirimkan laporan terbaru kepada kementeriannya.

Meutya menjelaskan, "Ada dua platform yang bersurat kepada kami untuk memberikan laporan terakhir yaitu TikTok yang melaporkan bahwa saat ini mereka sudah, dari 4 juta lebih sekarang menjadi 9 juta akun yang telah dinonaktifkan," terang Menkomdigi Meutya Hafid di kantornya pada Rabu 7 Oktober 2026 silam.

Selain laporan tersebut, Meta menyampaikan langkah penanganan akun yang berkaitan dengan pengguna di bawah umur. Berdasarkan laporan yang diterima Komdigi, Meta telah memblokir 85.000 akun untuk Instagram dan 99.000 akun Facebook untuk pengguna di bawah 16 tahun.

Meta juga melaporkan pengalihan 22,5 juta akun anak ke Teen Account. Angka-angka tersebut menjadi bagian dari laporan platform kepada Komdigi mengenai langkah perlindungan pengguna anak di layanan digital mereka.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di internet melibatkan kebijakan pemerintah, sistem pengamanan platform, dan keterlibatan keluarga. Orang tua tetap menekankan pentingnya penyaringan yang konsisten agar berkurangnya konten negatif tidak membuat pengawasan terhadap akses digital anak melemah.