Komdigi Catat Penonaktifan Jutaan Akun Anak Lewat PP TUNAS

Pemerintah Indonesia memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Dalam evaluasi pada 7 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan perkembangan penanganan akun anak oleh TikTok dan Meta setelah pembatasan akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun mulai diterapkan pada 28 Maret 2026, sebagaimana dilansir dari Medcom. TikTok melaporkan telah menonaktifkan sekitar sembilan juta akun pengguna berusia di bawah 16 tahun, meningkat dari lebih dari empat juta akun pada pelaporan awal.

Sementara itu, Meta melaporkan pemblokiran sekitar 85 ribu akun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook, serta pengalihan sekitar 22,5 juta akun anak ke fitur Teen Account. Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP TUNAS pada 28 Maret 2025. Regulasi tersebut berlaku mulai 1 April 2025, sedangkan pembatasan akses anak pada platform digital berisiko tinggi mulai diterapkan pada 28 Maret 2026 setelah masa adaptasi satu tahun bagi penyelenggara sistem elektronik.

Saat mengumumkan kebijakan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Prabowo menekankan tanggung jawab negara dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

"Negara hadir untuk menjamin setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman dan sehat," ujar Prabowo. Dalam evaluasi implementasi kebijakan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa jumlah akun yang dinonaktifkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah juga menilai perubahan desain layanan dan efektivitas fitur keselamatan yang disediakan platform.

"Yang kita lihat bukan hanya berapa banyak akun yang dinonaktifkan. Yang lebih penting adalah apakah platformnya berubah menjadi lebih aman bagi anak," ujar Meutya. Komdigi masih mengategorikan Instagram dan Facebook sebagai platform berisiko tinggi meskipun keduanya telah menerapkan Teen Account. Bersama tim pakar, kementerian akan memperjelas indikator tujuh kategori risiko, yaitu kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental.

Pemerintah juga masih menunggu laporan Meta mengenai penanganan akun anak dan mitigasi risiko di Threads. Evaluasi kepatuhan platform menjadi bagian dari pelaksanaan lanjutan PP TUNAS. Landasan teknis penerapan kebijakan diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 Maret 2026.

Aturan tersebut menjadi pedoman bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa survei yang menjadi rujukan pemerintah menunjukkan tiga dari lima anak memalsukan usia saat membuat akun media sosial. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penerapan verifikasi usia oleh penyelenggara platform.

Penguatan teknologi identifikasi usia perlu disertai perlindungan data pribadi anak agar mekanisme pengamanan tidak menimbulkan risiko baru. Pemerintah mendorong platform meningkatkan kemampuan verifikasi tanpa mengabaikan keamanan informasi pengguna.

Selain pembatasan akun, Komdigi juga memusatkan perhatian pada risiko kecerdasan artifisial atau AI, termasuk pembuatan deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak. Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI, yang mendorong perlindungan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan teknologi. Komdigi akan melanjutkan evaluasi melalui survei untuk mengukur dampak kebijakan di masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah serta dialog bersama platform digital, sekolah, orang tua, organisasi perlindungan anak, dan pakar juga akan diperkuat.