Once Mekel Ungkap Revisi UU Hak Cipta Atur AI dan Royalti

Revisi Undang-Undang Hak Cipta memasuki Pembahasan Tingkat I bersama Pemerintah dengan membawa sejumlah aturan baru mengenai royalti, platform digital, AI, dan perlindungan pencipta.

Dilansir dari Medcom, anggota DPR RI sekaligus pengusul RUU Hak Cipta Once Mekel menjelaskan bahwa rancangan aturan tersebut mencakup berbagai sektor industri kreatif, bukan hanya musik.

Lingkup yang dibahas meliputi film, seni rupa, tari, teater, sastra, fotografi, hingga karya jurnalistik. Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan ekosistem kreatif yang semakin berkembang.

Once Mekel menyampaikan bahwa proses penyusunan RUU melibatkan berbagai pihak dari bidang kreatif dan teknologi digital.

"Perjalanan RUU ini tidak singkat. Sepanjang proses itu, kita mendengar suara dari berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari musisi, pelaku pertunjukan, sastrawan, perupa, penerbit, promotor, akademisi, hingga pemilik platform digital," ujar Once Mekel dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu ketentuan yang disiapkan adalah pembentukan wadah resmi untuk pengawasan dan pengelolaan royalti pada sektor seni di luar musik.

Melalui rancangan tersebut, akan diatur keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif nonpermusikan sebagai bagian dari pengelolaan hak ekonomi kreator.

RUU Hak Cipta juga memuat konsep Hak Lanjut Jual atau Resale Right bagi perupa dan fotografer. Aturan ini memungkinkan pencipta memperoleh royalti dari penjualan kembali karya tertentu.

Selain itu, terdapat pengaturan mengenai Reversion Right. Hak ekonomi atas ciptaan seperti buku, lagu, dan karya tulis dapat kembali kepada pencipta setelah 25 tahun dalam perjanjian jual putus atau outright.

Perubahan lain berkaitan dengan platform digital dan marketplace. Dalam draf RUU, platform diwajibkan mendeteksi, melaporkan, serta menghapus konten yang melanggar hak cipta.

Ketentuan tersebut juga mencakup kompensasi atas pemanfaatan karya jurnalistik melalui platform digital. Aturan ini menjadi bagian dari perlindungan bagi pencipta dan pemilik karya.

Teknologi kecerdasan buatan atau AI turut menjadi bagian dari rancangan regulasi. Perlindungan diberikan terhadap karya berbasis AI yang memiliki konsepsi dan kontribusi kreatif manusia.

Draf RUU juga mengatur kewajiban transparansi dalam penggunaan teknologi AI. Once Mekel menilai regulasi hak cipta harus mampu mengikuti perubahan cara karya dibuat dan digunakan.

"Di balik setiap ciptaan ada manusia: penulis yang berjam-jam di depan naskahnya, perupa di studionya, sineas di lokasi syuting, penari di panggung. Mereka menggerakkan ekonomi kreatif dan membentuk identitas budaya kita," kata Once.

"Karena itu, perlindungan hak cipta harus menjadi jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka semua, bukan hanya bagi sebagian," lanjutnya.

RUU Hak Cipta telah melalui perjalanan panjang sejak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 pada November 2024.

Penyusunan aturan tersebut mencakup pembuatan Naskah Akademik, Rapat Dengar Pendapat Umum, pembahasan di Panitia Kerja, hingga persetujuan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI pada 12 Maret 2026.

Setelah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dan diterbitkannya Surat Presiden mengenai penunjukan wakil Pemerintah, pembahasan berlanjut bersama kementerian terkait dalam tahap Pembahasan Tingkat I.

Penyusunan RUU ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan perluasan lingkup pengawasan pusat perdagangan hingga mencakup platform digital.

Once Mekel menilai pembahasan berikutnya perlu dilakukan secara cermat agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pencipta dan perkembangan industri kreatif.

"Kita sedang membangun fondasi hukum untuk masa depan, di mana generasi muda berani memilih jalan berkarya karena tahu karyanya dihargai secara adil. Teknologi dan kreator dapat tumbuh berdampingan. Kami berharap proses pembahasan berjalan lancar demi hadirnya kepastian hukum yang telah lama dinantikan oleh seluruh insan kreatif Indonesia," pungkas Once.