Kemenkum Soroti Masalah Pertukaran Data Royalti Hak Cipta Lintas Negara

Kementerian Hukum mengidentifikasi pertukaran informasi dan data kepemilikan sebagai hambatan utama dalam pengelolaan royalti hak cipta lintas negara, bukan semata persoalan aturan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum dialog global di Bali pada Rabu (7/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa ketidaklengkapan metadata dan perbedaan sistem informasi mempersulit pencocokan antara penggunaan karya dengan pemilik hak.

Kondisi ini memperrumit proses penghitungan, distribusi, hingga rekonsiliasi pembayaran royalti. "Friksi dalam royalti lintas batas jarang sekali merupakan sengketa mengenai hukum hak cipta. Tantangan utamanya adalah pertukaran informasi," kata Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

Tantangan tata kelola ini semakin mendesak di tengah lonjakan konsumsi musik digital global. Data Konfederasi Internasional Perhimpunan Pencipta dan Komposer mencatat total penerimaan royalti dunia mencapai 13,97 miliar euro pada 2024, dengan kontribusi sektor digital sebesar 5,14 miliar euro atau sekitar 37 persen yang masih terpusat di Eropa dan Amerika Utara.

"Interoperabilitas hanya membutuhkan sistem yang dapat berkomunikasi dengan andal," ujar Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Guna mengatasi hambatan tersebut, Indonesia mengembangkan Pusat Data Lagu dan Musik serta Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Langkah integrasi sistem ini juga ditopang keterbatasan infrastruktur teknologi di sejumlah negara berkembang.

Pemerintah Indonesia turut membawa gagasan tata kelola ini ke tingkat internasional melalui proposal resmi di Komite Tetap Hak Cipta dan Hak Terkait Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. Forum di Bali yang dihadiri delegasi dari 35 negara difokuskan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya sistem bersama agar alur royalti lintas negara tercatat dan terbagi secara transparan. Menurutnya, pembenahan tata kelola membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang solid di samping regulasi hak cipta.

"Teknologi telah mendemokratisasi distribusi karya musik. Tugas kita sekarang adalah memastikan struktur tata kelola kita mendemokratisasi remunerasi untuk karya-karya tersebut," kata Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.