Indonesia Dorong Standar Global untuk Tata Kelola Royalti Hak Cipta

Indonesia mendorong penguatan standar internasional untuk memastikan pembayaran royalti hak cipta lintas negara berjalan lebih transparan dan akuntabel. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan hal tersebut saat menutup Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Bali, Kamis (8/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Pemerintah mengharapkan dukungan dan kepemimpinan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) untuk memperbaiki tata kelola royalti. Persoalan utama yang dibahas meliputi ketidakakuratan data, keterbatasan informasi bagi pemegang hak, serta sistem pencatatan yang belum terhubung.

Edward Omar Sharif Hiariej menilai penyebaran karya kreatif yang berlangsung cepat perlu diimbangi dengan perlindungan hak pencipta melalui kerja sama internasional.

"Karya kreatif dapat melintasi batas negara dalam hitungan detik. Kerja sama kita untuk melindungi orang-orang di balik karya tersebut harus sama kuatnya dan berjalan tanpa hambatan," ujar Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa hambatan pengelolaan royalti tidak semata-mata berasal dari perbedaan peraturan hak cipta. Kualitas data yang tidak lengkap atau saling bertentangan juga menjadi persoalan mendasar.

Dalam dialog selama dua hari tersebut, peserta menyoroti terbatasnya akses pemegang hak terhadap informasi penggunaan karya, potongan yang dikenakan, dan dasar penghitungan pembayaran. Metadata yang tidak akurat, penyalahgunaan kode identifikasi, kontrak yang hilang, serta sistem yang tidak terhubung dapat menghambat penyaluran royalti kepada pencipta.

Untuk mengatasi kendala tersebut, peserta mengusulkan penelusuran royalti secara menyeluruh, sejak karya diciptakan hingga pembayaran diterima pemegang hak. Salah satu opsi yang dibahas adalah proyek percontohan sukarela lintas negara dengan menguji sekitar 100 karya musik.

Pengujian tersebut dirancang untuk mengidentifikasi persoalan pencatatan, penentuan kepemilikan hak, penggunaan karya, dan penyaluran royalti. Langkah ini dibahas sebagai salah satu upaya memperbaiki ketertelusuran pembayaran dalam ekosistem musik lintas negara.

Michel Allain dari Copyright Management Division WIPO menyoroti tantangan negosiasi lisensi dan royalti dengan perusahaan teknologi global, termasuk Google dan Apple. Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan pendekatan yang melampaui batas negara.

"Pasarnya global, maka solusinya juga harus global," ujar Michel Allain dari Copyright Management Division WIPO.

Allain juga menjelaskan bahwa WIPO Connect dapat digunakan untuk meningkatkan pertukaran data pengelolaan hak cipta dan tersedia secara gratis bagi negara berkembang. Namun, penerapannya tetap membutuhkan infrastruktur pendukung, termasuk server dan layanan komputasi awan.

Selain memperbaiki pertukaran data, Indonesia mendorong penetapan parameter global untuk memantau perkembangan nilai royalti. Usulan tersebut akan diperjuangkan melalui Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO.

Hermansyah menyebut transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sebagai tiga unsur penting dalam tata kelola royalti lintas negara. Interoperabilitas memungkinkan sistem yang berbeda saling bertukar dan memahami data tanpa mewajibkan seluruh negara menggunakan sistem yang sama.

Ia menyatakan Indonesia terbuka untuk melanjutkan pembahasan teknis bersama mitra yang berminat, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan tata kelola royalti.

"Kami siap melanjutkan diskusi yang lebih teknis bersama seluruh mitra yang berminat, secara terbuka dan inklusif," ujar Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

Sidang berikutnya Standing Committee on Copyright and Related Rights WIPO dijadwalkan berlangsung pada akhir November hingga awal Desember 2026. Forum tersebut menjadi jalur pembahasan lanjutan atas usulan penguatan tata kelola royalti dan parameter global.