OJK Wajibkan LKM Tetapkan Pemegang Saham Pengendali

Penguatan tanggung jawab dan tata kelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi sasaran perubahan regulasi yang tengah disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui revisi POJK Nomor 41 Tahun 2024, OJK akan mewajibkan setiap LKM menetapkan sedikitnya satu Pemegang Saham Pengendali (PSP), sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Ketentuan tersebut mendapat sambutan positif dari pelaku industri LKM. Badan Kredit Desa (BKD) Ponorogo dan BKD Kabupaten Pekalongan menilai penetapan PSP dapat memperjelas pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional lembaga.

Direktur Utama LKM BKD Ponorogo Mego menilai keberadaan PSP juga dapat memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab menyediakan dukungan pendanaan ketika lembaga membutuhkan likuiditas.

"Jika seluruh ketentuan dijalankan dan pihak PSP mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai PSP, hal tersebut diyakini akan berdampak baik terhadap keberlangsungan LKM," ujar Mego kepada Kontan, Selasa (3/11/2026).

Mego menjelaskan bahwa LKM BKD Ponorogo saat ini telah memiliki dua PSP. Berdasarkan catatannya, penyaluran pinjaman lembaga tersebut mencapai Rp 55,2 miliar per Oktober 2026.

Direktur Utama LKM BKD Kabupaten Pekalongan Hary Budhi Murdiyanto juga mendukung pengaturan tersebut. Menurutnya, penetapan PSP menjadi bagian dari penguatan kelembagaan sekaligus memperjelas tanggung jawab dalam operasional LKM.

"Dampaknya akan meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah dan memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab secara jelas," ujar Hary kepada Kontan.

Hary menyebut penyaluran pinjaman LKM BKD Kabupaten Pekalongan mencapai Rp 45 miliar per Oktober 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan bahwa kewajiban penetapan PSP ditujukan untuk memastikan kejelasan tanggung jawab atas keberlangsungan usaha, permodalan, dan tata kelola LKM.

"Dengan demikian, ketentuan ini dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan akuntabilitas LKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (8/10/2026).

Dalam rancangan perubahan POJK 41/2024, PSP didefinisikan sebagai badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau setara saham pada LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memiliki kemampuan melakukan pengendalian.

Pasal 4A ayat (1) mengatur bahwa setiap LKM wajib menetapkan sedikitnya satu PSP. Untuk LKM berbentuk perseroan terbatas, penetapan dapat dilakukan terhadap pihak yang memiliki sedikitnya 25% saham atau modal dengan hak suara.

Pihak dengan kepemilikan di bawah 25% juga dapat ditetapkan sebagai PSP apabila terbukti melakukan pengendalian terhadap LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, LKM berbentuk koperasi wajib menetapkan sedikitnya satu PSP melalui rapat anggota atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Rancangan tersebut juga mengatur bahwa seluruh pemegang saham yang memenuhi kriteria PSP wajib ditetapkan apabila jumlahnya lebih dari satu pihak. OJK memiliki kewenangan menetapkan PSP lain apabila masih terdapat pihak yang memenuhi kriteria tetapi belum ditetapkan oleh LKM.

Selain itu, LKM diwajibkan menyampaikan laporan penetapan PSP kepada OJK paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal penetapan.

Dari sisi kinerja industri, OJK mencatat nilai simpanan LKM mencapai Rp 0,63 triliun atau Rp 630 miliar per Agustus 2026. Angka tersebut tumbuh 7,70% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Agusman menyampaikan pertumbuhan tersebut menunjukkan penghimpunan simpanan LKM masih terjaga. OJK juga mencatat total aset industri LKM mencapai Rp 1,65 triliun per Agustus 2026, meningkat 3,14% YoY.

Adapun penyaluran pinjaman industri LKM secara keseluruhan tercatat sebesar Rp 1,05 triliun per Agustus 2026. Nilai tersebut mengalami kontraksi 0,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.