OJK Atur Konversi Asuransi Konvensional ke Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi perusahaan asuransi umum konvensional untuk beralih menjadi perusahaan asuransi umum syariah melalui mekanisme konversi yang memenuhi ketentuan regulasi. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 dan mensyaratkan perlindungan hak pemegang polis selama proses perubahan jenis usaha, dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa perusahaan yang ingin melakukan konversi harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Kepentingan pemegang polis menjadi salah satu aspek utama yang harus dijaga selama proses tersebut.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu (21/10/2026), Ogi menegaskan bahwa konversi tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan ketentuan regulator.

"Perlu memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan bahwa proses konversi tidak merugikan kepentingan pemegang polis," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Ogi menjelaskan bahwa keputusan untuk mengubah jenis usaha merupakan bagian dari strategi bisnis masing-masing perusahaan. Pertimbangan yang diperlukan mencakup potensi pasar, prospek pengembangan usaha, kesiapan operasional, serta kemampuan memenuhi peraturan perundang-undangan.

OJK juga menekankan pentingnya model bisnis yang berkelanjutan dalam pengembangan industri asuransi syariah. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik dan memiliki kemampuan memberikan layanan serta perlindungan yang optimal kepada masyarakat.

Aspek permodalan menjadi salah satu perhatian regulator karena terdapat perbedaan ketentuan ekuitas minimum antara perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah. Menurut Ogi, perubahan jenis usaha harus disertai pemenuhan persyaratan modal sesuai dengan kategori usaha yang dituju dan ketentuan yang berlaku.

OJK akan memeriksa setiap permohonan konversi dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kecukupan modal hingga keberlanjutan kegiatan usaha setelah perubahan status. Evaluasi tersebut juga mencakup tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kesiapan operasional perusahaan.

"Oleh karena itu, OJK akan mengevaluasi setiap permohonan konversi secara menyeluruh, termasuk dari aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kesiapan operasional, serta keberlanjutan usaha perusahaan setelah konversi," tutur Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Selain mengevaluasi kesiapan perusahaan, OJK memastikan proses konversi tetap memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi. Perlindungan tersebut berlaku bagi pemegang polis yang memiliki perjanjian dengan perusahaan sebelum perubahan jenis usaha dilakukan.