OJK Tetapkan Modal Minimum Perusahaan Penunjang Asuransi

Perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap hingga 2026 dan 2028. Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Yulius Billy Bhayangkara, optimistis seluruh perusahaan penunjang asuransi mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Dilansir dari Keuangan, ketentuan ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 13 peraturan tersebut, tahap pertama pemenuhan modal minimum harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026, sedangkan tahap kedua jatuh pada 31 Desember 2028.

Pada tahap pertama, perusahaan pialang asuransi wajib memiliki ekuitas minimum Rp 3 miliar. Perusahaan pialang reasuransi harus memenuhi Rp 4 miliar, sedangkan perusahaan penilai kerugian asuransi diwajibkan memiliki ekuitas sekurang-kurangnya Rp 1 miliar.

Untuk tahap kedua, batas ekuitas minimum perusahaan pialang asuransi meningkat menjadi Rp 5 miliar. Perusahaan pialang reasuransi juga harus mencapai Rp 5 miliar, sementara perusahaan penilai kerugian asuransi wajib memiliki ekuitas minimum Rp 1,5 miliar.

Yulius menilai persyaratan modal bagi perusahaan penunjang relatif lebih mudah dipenuhi dibandingkan kebutuhan ekuitas di industri perasuransian secara keseluruhan. Menurut dia, perusahaan dapat mencari mitra strategis untuk memperkuat permodalan.

Dalam keterangannya seusai acara Hari Asuransi 2026 di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (20/10), Yulius menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan perusahaan pialang memenuhi ketentuan tersebut.

"Kalau pialang, saya tetap optimis. Sebab, pialang sebenarnya enggak terlalu besar (pemenuhan ekuitas), tinggal mencari mitra strategis yang tepat saja," ujar Yulius Billy Bhayangkara, Ketua Umum DAI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO).

Di sisi regulator, OJK terus memantau komitmen dan perkembangan pemenuhan persyaratan oleh masing-masing perusahaan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ogi, dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu (21/10/2026), menjelaskan bahwa perusahaan dapat menempuh sejumlah langkah untuk memenuhi persyaratan modal.

"Salah satunya melalui penambahan modal dari pemegang saham, perbaikan kinerja usaha, penguatan efisiensi dan tata kelola, serta langkah korporasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ogi dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK.

Langkah pemenuhan ekuitas tersebut mencakup penambahan modal dari pemegang saham, peningkatan kinerja usaha, efisiensi operasional, penguatan tata kelola, serta aksi korporasi lain yang sesuai dengan peraturan. OJK tetap memantau perkembangan setiap perusahaan dalam memenuhi kewajiban modal minimum sesuai tenggat yang ditetapkan.