OJK Buka Peluang Investasi Luar Negeri bagi Dana Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan perubahan aturan yang memperluas pilihan investasi dana pensiun ke pasar luar negeri. Rancangan perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 tersebut mencakup saham, reksa dana, obligasi, dan instrumen lainnya, dengan batas investasi luar negeri maksimal 20% dari total investasi dana pensiun. Informasi ini dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas diversifikasi portofolio, bukan semata-mata mencari imbal hasil lebih tinggi. Ketentuan terkait tercantum dalam rancangan perubahan Pasal 150, Pasal 155A, dan Pasal 156A.

Ogi menekankan bahwa investasi lintas negara tetap memiliki risiko yang perlu diperhitungkan oleh pengelola dana pensiun.

"Dengan demikian, pengelolaan investasi dapat dilakukan secara lebih optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kesesuaian profil risiko, dan kepentingan peserta," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Menurut Ogi, instrumen luar negeri memiliki karakteristik imbal hasil dan risiko yang berbeda, termasuk risiko pasar, perubahan nilai tukar, serta risiko negara. Karena itu, perluasan pilihan investasi tidak menjamin hasil yang lebih tinggi.

"Oleh karena itu, yang menjadi tujuan utama adalah memberikan fleksibilitas dan pilihan diversifikasi yang lebih luas, bukan menjamin return yang lebih tinggi," tutur Ogi Prastomiyono.

Ogi juga menyampaikan bahwa keputusan penempatan dana tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola dana pensiun. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, tata kelola, manajemen risiko, kecukupan likuiditas, dan kepentingan peserta.

Dari sisi kinerja, data OJK menunjukkan tingkat pengembalian investasi atau Return on Investment (RoI) dana pensiun mencapai 2,12% per Agustus 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi Juli 2026 yang tercatat sebesar 0,95%.

Ogi mengingatkan bahwa angka tersebut hanya mencerminkan kinerja pada periode tertentu. Data itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa investasi di dalam negeri belum memberikan hasil optimal.

Dalam rancangan Pasal 150 ayat (2), instrumen investasi luar negeri yang diperbolehkan meliputi surat berharga yang diterbitkan pemerintah negara lain, surat berharga lembaga multinasional yang Indonesia menjadi anggota atau pemegang sahamnya, obligasi korporasi tercatat di bursa, saham tercatat di bursa, reksa dana, serta penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa.

Rancangan Pasal 155A menetapkan persyaratan berbeda sesuai jenis instrumen. Surat berharga pemerintah negara lain, surat berharga lembaga multinasional, dan obligasi korporasi tercatat harus memiliki peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, ditawarkan melalui penawaran umum, serta memiliki informasi transaksi yang dapat diakses di Indonesia.

Untuk saham luar negeri, instrumen harus termasuk kategori saham yang aktif diperdagangkan di bursa tempat pencatatannya. Informasi mengenai emiten dan transaksi saham juga wajib dapat diakses di Indonesia.

Investasi pada reksa dana luar negeri harus dikelola manajer investasi berizin dari otoritas pasar modal di negara domisilinya. Produk tersebut harus memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran sesuai ketentuan setempat, ditawarkan melalui penawaran umum, serta dikelola oleh pihak yang tidak sedang dikenai sanksi pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha. Informasi mengenai reksa dana harus tersedia untuk diakses dari Indonesia.

Untuk penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa, rancangan aturan membatasi investasi hanya pada lembaga jasa keuangan. Dana pensiun juga diwajibkan mencantumkan rencana penyertaan dalam rencana bisnis dan memperoleh persetujuan OJK sebelum merealisasikannya.

Rencana tersebut sekurang-kurangnya harus memuat nama perusahaan tujuan investasi, tujuan penyertaan, proyeksi nilai investasi, serta proyeksi persentase kepemilikan, termasuk aspek pengendalian.

Adapun Pasal 156A ayat (1) membatasi keseluruhan investasi luar negeri maksimal 20% dari total investasi dana pensiun. Khusus penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa, batasnya lebih rendah, yakni maksimal 5% dari total investasi dana pensiun.