OJK Wajibkan LKM Tetapkan Pemegang Saham Pengendali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun perubahan Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan menambahkan kewajiban penetapan sedikitnya satu Pemegang Saham Pengendali (PSP). Kebijakan yang disiapkan pada Oktober 2026 ini bertujuan memperjelas tanggung jawab atas keberlangsungan usaha, permodalan, dan tata kelola LKM, dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan ketentuan tersebut dirancang untuk memperkuat pertanggungjawaban lembaga dan efektivitas pengawasan. Penjelasan itu disampaikan dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Kamis (8/10/2026).

Agusman menyatakan penetapan pemegang saham pengendali diperlukan agar pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan LKM dapat diidentifikasi secara jelas.

"Dengan demikian, dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan akuntabilitas LKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Agusman.

Dalam rancangan perubahan tersebut, PSP didefinisikan sebagai badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau kepemilikan setara saham pada LKM, atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan lembaga tersebut.

Ketentuan Pasal 4A ayat (1) mewajibkan setiap LKM menetapkan sedikitnya satu PSP. Untuk LKM berbentuk perseroan terbatas, penetapan mengacu pada kepemilikan saham atau modal minimal 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki hak suara.

Pihak dengan kepemilikan di bawah 25% juga dapat ditetapkan sebagai PSP apabila terbukti melakukan pengendalian terhadap LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila terdapat lebih dari satu pemegang saham yang memenuhi kriteria, seluruh pihak tersebut wajib ditetapkan sebagai PSP.

Bagi LKM berbentuk koperasi, penetapan PSP dilakukan melalui rapat anggota atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Rancangan itu juga memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan PSP lain yang belum ditetapkan oleh LKM.

Setelah menetapkan PSP, LKM wajib melaporkan penetapan tersebut kepada OJK paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal penetapan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4A ayat (6) rancangan perubahan peraturan tersebut.

Di sisi kinerja industri, OJK mencatat nilai simpanan LKM mencapai Rp 630 miliar per Agustus 2026, meningkat 7,70% secara tahunan atau year on year (YoY). Agusman menilai perkembangan tersebut menunjukkan penghimpunan simpanan masih terjaga.

Agusman menyampaikan bahwa LKM perlu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat untuk mendukung pertumbuhan simpanan secara berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai perkembangan industri LKM.

OJK juga mencatat total aset industri LKM mencapai Rp 1,65 triliun per Agustus 2026, tumbuh 3,14% YoY. Sementara itu, penyaluran pinjaman tercatat sebesar Rp 1,05 triliun, mengalami kontraksi 0,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.