OJK Sanksi Manipulasi Saham PANR dan Pelanggaran Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap pelaku pelanggaran pasar modal pada Rabu (4/11/2026). Penindakan tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) yang menyesatkan, serta pemalsuan laporan portofolio nasabah.

Dalam perkara PANR, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan ilegal sebesar Rp5.073.291.914. Selain itu, dua pihak dikenai larangan beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun dan 18 rekening efek diperintahkan untuk ditutup.

Kasus manipulasi saham PANR berlangsung pada 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Berdasarkan pemeriksaan OJK, Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia terlibat dalam pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi pembentukan harga saham.

Aktivitas tersebut melibatkan 20 rekening nasabah. OJK juga menemukan komunikasi antarpihak yang bertujuan menjaga pergerakan harga sehingga transaksi tidak mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran saham yang sebenarnya.

OJK memerintahkan Satrijanto Tirtawisata mengembalikan seluruh keuntungan tidak sah yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

"Perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp 5.073.291.914,00," ungkap OJK dalam siaran pers, Rabu (4/11/2026).

Sementara itu, Melani dan Upita Amalia masing-masing menerima larangan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama lima tahun.

OJK juga meminta perusahaan efek menutup 18 rekening yang teridentifikasi dalam transaksi saham PANR. Pemilik rekening tersebut meliputi Tan Hok Kiong alias Arifin di PT Artha Sekuritas Indonesia; Anas Zahrial Sirait di PT Waterfront Sekuritas dan PT Royal Investium Sekuritas; serta Eka Budi Muliawati di PT Waterfront Sekuritas.

Nama lainnya adalah Rubianto, Eni Nuraeni, dan Susanti di PT Yakin Bertumbuh Sekuritas; Gita Kurnia di PT Wanteg Sekuritas; Mario di PT Indo Capital Sekuritas; serta Jonny di PT Indo Premier Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.

Daftar tersebut juga mencakup Azirwan di PT Victoria Sekuritas Indonesia; Gatot Dermawan di PT Evergreen Sekuritas Indonesia; Renica Meilani di PT Bumiputera Sekuritas; Noto Subagyo di PT KGI Sekuritas Indonesia; dan Mangasi Firman Ericson di PT Ekuator Swarna Sekuritas.

Dua nama lainnya adalah Dadang Nopiyandi Ohom di PT Elit Sukses Sekuritas, Ariansyah Mardian di PT OCBC Sekuritas Indonesia, Iswan di PT Waterfront Sekuritas, serta Pius Sebastian di PT Sucor Sekuritas.

Selain perkara PANR, OJK menjatuhkan denda total Rp2,47 miliar kepada tiga anggota direksi BOGA, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Ketiganya menandatangani laporan keuangan perusahaan untuk periode 2017-2020.

Hasil pemeriksaan menemukan penyajian informasi tidak benar dan menyesatkan mengenai pencatatan uang muka dalam laporan keuangan tersebut. Informasi itu dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya terkait penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.

Masing-masing anggota direksi dikenai denda Rp825 juta. OJK menekankan tanggung jawab pengurus perusahaan terbuka dalam memastikan keakuratan informasi yang disampaikan kepada investor.

"Direksi perusahaan terbuka bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Keterbukaan informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," tegas OJK.

Penindakan lainnya menyasar Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). OJK menemukan praktik pemalsuan laporan portofolio nasabah, transaksi penjualan saham tanpa instruksi, serta pelanggaran persyaratan integritas.

Atas pelanggaran tersebut, Lianiwati dilarang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun.

"OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, khususnya yang memperoleh izin dan menjalankan fungsi pengelolaan atau pelaksanaan transaksi nasabah, wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap ketentuan, serta perlindungan atas aset dan kepentingan nasabah," pungkas OJK.

Penindakan tersebut sejalan dengan penguatan pengawasan pasar modal yang menjadi salah satu prioritas Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kompleks Bank Indonesia pada Selasa (3/11/2026), Friderica menyatakan penegakan hukum akan diperkuat sebagai bagian dari reformasi industri.

Ia mengingatkan bahwa OJK telah mengumumkan sanksi besar pada 16 Oktober 2026 dan berencana melanjutkan pendekatan penindakan yang lebih tegas.

"Teman-teman sudah melihat di 16 Oktober lalu kita sudah mengumumkan sanksi yang terbesar juga dalam sejarah pasar modal Indonesia dan kalau dibandingkan dengan market di sekitar kita juga ini terbesar juga gitu ya. Jadi ini juga sesuatu yang baru dan ke depan akan kita teruskan seperti itu," ujar Friderica dalam konferensi pers KSSK.

Friderica juga memperingatkan pelaku pasar agar tidak melakukan manipulasi harga maupun perdagangan terkoordinasi. OJK mempertimbangkan sanksi yang lebih berat daripada sekadar denda bagi pihak yang terbukti melanggar.

"Jangan main-main di pasar modal kita, jangan melakukan manipulasi, jangan melakukan coordinated trading dan selanjutnya kita juga untuk proses untuk lebih severe daripada sekadar sanksi denda seperti itu," ujar Friderica.

Sebelumnya, hingga 16 Oktober 2026, OJK telah menjatuhkan denda sekitar Rp2,52 triliun kepada para pelanggar pasar modal. Angka tersebut terdiri atas denda hasil pemeriksaan sebesar Rp2,23 triliun terhadap 166 pihak dan denda keterlambatan pelaporan Rp293,78 miliar terhadap 805 pihak.

Sekitar Rp2,1 triliun berasal dari tiga perkara besar, yaitu Rp1,5 triliun dalam kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), Rp500 miliar terkait penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan Rp100 miliar dalam perkara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Selain denda, OJK telah menjatuhkan 28 peringatan tertulis, delapan pembekuan izin, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar, 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

Friderica menyebut penguatan pengawasan dilakukan bersamaan dengan upaya meningkatkan transparansi, likuiditas, dan granularitas data pasar modal. Ia juga menyampaikan perkembangan sejumlah indikator industri selama 2026.

"Kita lihat saja, intinya kita sangat serius melakukan reformasi di pasar modal kita dan harapannya dengan fundamental yang baik oleh ekonomi kita dan juga perusahaan-perusahaan yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia," ujar Friderica.

Menurut Friderica, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 6.071 pada akhir kuartal III 2026, naik 7,83 persen secara kuartalan. Namun, setelah pengumuman konsultasi Morgan Stanley Capital International (MSCI), tekanan kembali terjadi dan IHSG ditutup pada level 5.057 pada 30 Oktober 2026, terkoreksi 16,7 persen secara bulanan.

"Pasar modal pulih bertahap di tengah ketidakpastian global," ujar Friderica.

Di sisi lain, nilai aktiva bersih reksa dana mencapai Rp640,05 triliun per 27 Oktober 2026, tumbuh 0,44 persen secara bulanan. Industri tersebut juga membukukan net subscription Rp14,11 triliun sepanjang Oktober.

Penggalangan dana korporasi di pasar modal mencapai sekitar Rp202 triliun hingga 28 Oktober 2026. Sementara itu, jumlah investor berdasarkan Single Investor Identification (SID) mencapai 33,36 juta per 26 Oktober 2026, meningkat 63,94 persen sejak awal tahun.

OJK juga mencatat 73,54 persen emiten di Bursa Efek Indonesia membukukan laba berdasarkan laporan keuangan tengah tahun 2026.