OJK Jatuhkan Sanksi atas Tiga Pelanggaran Pasar Modal

Pengawasan terhadap aktivitas pasar modal diperketat melalui penjatuhan sanksi administratif kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam tiga perkara berbeda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan pelanggaran terkait transaksi saham, penyajian laporan keuangan, serta penggunaan rekening nasabah tanpa kewenangan.

Ketiga perkara tersebut melibatkan PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), dan Lianiwati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan denda, larangan beraktivitas, serta perintah tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Informasi mengenai penindakan tersebut dilansir dari Investasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya OJK menjaga keteraturan perdagangan efek sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap investor di pasar modal.

Perkara pertama berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) selama periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Dalam pemeriksaannya, OJK menemukan transaksi yang membentuk gambaran tidak sebenarnya mengenai aktivitas perdagangan dan memengaruhi proses pembentukan harga saham.

Pemeriksaan tersebut mengungkap keterlibatan Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. Ketiganya dikaitkan dengan pola transaksi yang melibatkan komunikasi antarpihak untuk mempertahankan pergerakan harga saham PANR.

Dari aktivitas tersebut, OJK menghitung keuntungan yang diperoleh secara tidak sah mencapai Rp 5,07 miliar. Satrijanto Tirtawisata diperintahkan untuk mengembalikan keuntungan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan penindakan.

Sementara itu, Melani dan Upita Amalia dikenai larangan menjalankan kegiatan selama lima tahun. Pembatasan tersebut mencakup aktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Selain sanksi terhadap individu, OJK meminta perusahaan efek melakukan penutupan terhadap 18 rekening nasabah yang berkaitan dengan perkara perdagangan saham PANR tersebut.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo menekankan bahwa transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas pasar tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan.

Menurut Wahyu, praktik semacam itu dapat mengganggu pembentukan harga efek dan menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan perdagangan di pasar modal.

Sanksi terhadap tiga direksi BOGA

Perkara berikutnya menyangkut penyajian informasi dalam laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) untuk periode 2017 hingga 2020. OJK menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota direksi yang menandatangani laporan keuangan tersebut.

Ketiga pihak yang dikenai sanksi adalah Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Pemeriksaan menemukan adanya penyajian informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan mengenai pencatatan uang muka.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian pencatatan uang muka terhadap penggunaan dana yang diperoleh perusahaan melalui penawaran umum perdana saham.

Dalam keterangan resmi pada Rabu (4/10/2026), Wahyu Budi Satriyo menjelaskan temuan pemeriksaan OJK mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut.

"OJK menemukan penyajian informasi tidak benar dan menyesatkan terkait pencatatan uang muka dalam laporan keuangan BOGA, yang tidak mencerminkan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham," tulis Wahyu dalam keterangan resmi, Rabu (4/10/2026).

Atas temuan tersebut, masing-masing dari ketiga direktur diwajibkan membayar denda sebesar Rp 825 juta. Apabila dijumlahkan, keseluruhan sanksi finansial terhadap para direktur BOGA mencapai Rp 2,475 miliar.

Pelanggaran rekening nasabah oleh Lianiwati

Kasus ketiga melibatkan Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Perkara ini berkaitan dengan pemalsuan laporan portofolio serta pelaksanaan transaksi saham tanpa memperoleh instruksi dari pemilik rekening.

Hasil pemeriksaan OJK membuktikan bahwa Lianiwati melakukan penjualan saham tanpa perintah nasabah. Selain itu, laporan portofolio yang seharusnya memberikan informasi mengenai kepemilikan dan transaksi nasabah juga terbukti dipalsukan.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan larangan beraktivitas kepada Lianiwati selama sepuluh tahun. Pembatasan itu berlaku pada sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Penindakan terhadap Lianiwati menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan mekanisme perdagangan saham, tetapi juga menyangkut keabsahan instruksi transaksi dan kebenaran informasi yang diterima nasabah.

OJK perkuat pengawasan dan perlindungan investor

Wahyu Budi Satriyo menyampaikan bahwa seluruh tindakan penegakan ketentuan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang ditemukan. OJK juga menekankan penerapan sanksi dengan mempertimbangkan objektivitas serta proporsionalitas.

"Penegakan ketentuan dilakukan secara konsisten, objektif, dan proporsional berdasarkan fakta serta hasil pemeriksaan," jelas Wahyu.

Menurut Wahyu, pemberian sanksi kepada para pihak yang melanggar merupakan bagian dari strategi memperkuat fungsi pengawasan. Penindakan tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinan pelaku industri dan mengurangi risiko kerugian bagi investor.

Ke depan, OJK berencana meningkatkan pengawasan terhadap transaksi efek, keterbukaan informasi, serta penerapan tata kelola perusahaan. Pengawasan tersebut mencakup perusahaan terbuka maupun perusahaan efek yang menjalankan kegiatan di pasar modal.

Melalui penguatan pengawasan pada aspek transaksi, pelaporan keuangan, dan pengelolaan rekening nasabah, OJK berupaya mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Ketiga perkara tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan penegakan aturan dan perlindungan investor di sektor jasa keuangan.