OJK Perberat Sanksi Pelanggaran Pasar Modal ke Ranah Pidana

Penanganan pelanggaran di sektor pasar modal berpotensi diperberat hingga proses pidana apabila ditemukan pelanggaran serius, menimbulkan dampak luas, atau dilakukan berulang kali. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah penegakan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dilansir dari Investasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lebih tegas daripada sekadar menjatuhkan denda administratif.

Menurut Hasan, tingkat keseriusan perkara dan luasnya konsekuensi yang ditimbulkan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan pasar modal.

“Perlu kami tegaskan bahwa penegakan hukum OJK tidak selalu berhenti pada pengenaan sanksi berupa denda saja terhadap pelanggaran yang kita rasakan serius dan dampaknya cukup luas,”

Ia juga menerangkan bahwa perkara tertentu dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, penanganan tidak terbatas pada mekanisme sanksi administratif.

“Terhadap pelanggaran yang kita rasakan serius dan dampaknya cukup luas termasuk pelanggaran yang sifatnya berulang OJK tentu punya ruang untuk dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat,”

Penetapan tindakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, bukan hanya berdasarkan jenis pelanggaran. OJK menggunakan prinsip ultimum remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 100A ayat (2) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Prinsip tersebut menjadi landasan dalam menentukan jalur penanganan perkara sesuai karakteristik dan tingkat pelanggarannya. OJK menilai berbagai unsur sebelum menetapkan bentuk sanksi yang akan diberikan.

Beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan meliputi tingkat keseriusan pelanggaran, nilai transaksi, serta konsekuensinya terhadap integritas pasar modal.

Selain itu, otoritas juga memperhatikan posisi, peran, dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Upaya untuk menyelesaikan kerugian yang muncul turut menjadi bagian dari penilaian.

Dampak terhadap aktivitas perdagangan efek dan stabilitas sistem pasar modal juga diperhitungkan. Kepentingan investor menjadi aspek lain yang harus tetap memperoleh perlindungan dalam proses penegakan hukum.

Koordinasi Penanganan Pidana dan Pemulihan Investor

Jika suatu perkara membutuhkan proses pidana, OJK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pelaksanaannya tetap mengikuti peraturan perundang-undangan serta memperhatikan terpenuhinya unsur pidana.

Di luar tindakan terhadap pelaku, OJK turut memperkuat mekanisme pemulihan kerugian bagi investor yang terdampak pelanggaran. Upaya ini mencakup pengembalian keuntungan tidak sah yang diperoleh pihak pelanggar.

Selain pengembalian keuntungan tersebut, investor yang mengalami kerugian juga berpeluang mendapatkan kompensasi. Mekanisme pemulihan ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap pihak yang terdampak aktivitas melanggar ketentuan pasar modal.

Hasan menjelaskan bahwa penentuan penerima dan besaran kompensasi tidak dilakukan secara sembarangan. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk mengidentifikasi investor yang berhak menerima penggantian.

Besarnya keuntungan tidak sah yang diperoleh pelaku juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan nilai kompensasi. Dengan mekanisme tersebut, penanganan pelanggaran mencakup penindakan terhadap pelaku sekaligus pemulihan kerugian investor.