OJK Dalami 15 Entitas Pialang Asuransi Ilegal

Pengawasan terhadap praktik usaha pialang asuransi tanpa izin terus diperketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga Oktober 2026, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 15 entitas yang sedang didalami karena diduga menjalankan kegiatan usaha pialang asuransi dan reasuransi secara ilegal. Informasi ini dilansir dari Keuangan.

Temuan tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan ketentuan serta perlindungan konsumen di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP). OJK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah entitas yang masuk dalam proses pendalaman apabila ditemukan informasi maupun data tambahan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah entitas tersebut masih menjadi perhatian pengawas. Dari keseluruhan temuan, terdapat empat entitas yang secara khusus diduga beroperasi sebagai perusahaan pialang asuransi tanpa mengantongi izin.

Empat entitas masuk tahap penyidikan

Penanganan terhadap empat entitas yang diduga menjalankan usaha pialang asuransi ilegal telah memasuki tahapan hukum lebih lanjut. OJK sudah menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada penyidik internal untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.

Perkembangan penanganan perkara itu disampaikan Ogi dalam konferensi RDK OJK pada Kamis (5/11/2026). Ia menjelaskan bahwa proses terhadap empat entitas tersebut tidak lagi sebatas pendalaman awal karena sudah berlanjut ke tahap penyidikan.

"Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penyidikan," ujar Ogi dalam konferensi RDK OJK, Kamis (5/11/2026).

Dengan demikian, dari 15 entitas yang menjadi objek pendalaman hingga Oktober 2026, empat di antaranya telah dilimpahkan kepada penyidik OJK. Sementara itu, jumlah keseluruhan entitas yang diperiksa masih dapat berkembang mengikuti hasil pengumpulan informasi dan data baru.

OJK berikan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi

Selain menangani entitas yang diduga beroperasi tanpa izin, OJK juga mengambil tindakan terhadap perusahaan asuransi yang menjalin hubungan kerja sama dengan pihak terindikasi melakukan kegiatan pialang asuransi atau reasuransi secara ilegal.

Tindakan tersebut dilakukan melalui pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada perusahaan asuransi terkait. Kebijakan ini menjadi bagian dari pelaksanaan pengawasan dan penegakan ketentuan di sektor perasuransian.

Pemberian peringatan tertulis tersebut berkaitan dengan kerja sama perusahaan asuransi bersama pihak yang belum memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pialang asuransi dan/atau pialang reasuransi. OJK menempatkan aspek kepatuhan terhadap ketentuan perizinan sebagai bagian dari penanganan persoalan tersebut.

Langkah administratif itu berjalan seiring dengan pendalaman terhadap entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin. Dengan demikian, penanganan OJK mencakup pihak yang diduga menjalankan aktivitas pialang ilegal maupun perusahaan asuransi yang diketahui bekerja sama dengan pihak terindikasi tersebut.

Pengumpulan bukti untuk memperkuat penanganan perkara

Dalam menangani dugaan tindak pidana di sektor PPDP, OJK juga memperkuat proses pengumpulan bahan pemeriksaan. Setiap informasi yang diperoleh perlu melalui verifikasi bukti agar indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengumpulan dan pemeriksaan bukti menjadi bagian dari rangkaian penanganan dugaan pelanggaran. OJK terus melakukan pendalaman terhadap informasi yang tersedia untuk memastikan bahwa setiap indikasi perbuatan melanggar ketentuan mendapatkan tindak lanjut sesuai proses yang berlaku.

Upaya tersebut sekaligus berkaitan dengan perlindungan konsumen di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Pengawasan terhadap kegiatan pialang tanpa izin menjadi salah satu fokus penegakan ketentuan yang dilakukan OJK di sektor PPDP.

Ogi menyampaikan bahwa penguatan penanganan perkara dilakukan melalui pengumpulan serta verifikasi bukti. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memastikan setiap dugaan tindak pidana di sektor PPDP ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.