OJK Terapkan KAPJ untuk Perkuat Asuransi Kesehatan

Otoritas Jasa Keuangan menerapkan Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan yang mengatur Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan. Dilansir dari Keuangan, aturan ini berlaku 3 bulan setelah diundangkan pada 22 Desember 2025 dan ditargetkan diterapkan seluruh perusahaan asuransi pada akhir 2026.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Budi Herawan mendukung penerapan KAPJ karena dinilai dapat memperkuat ekosistem kesehatan melalui koordinasi pembiayaan dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Budi Herawan, KAPJ memungkinkan pembagian tanggung jawab antara manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dan perlindungan tambahan dari asuransi komersial sesuai ketentuan polis.

"Dalam pelaksanaannya, peserta dapat memperoleh pelayanan sesuai manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan asuransi komersial menanggung selisih biaya atau manfaat tambahan sesuai ketentuan polis," ujar Budi Herawan, Ketua Umum AAUI.

Budi mengatakan KAPJ juga dapat mendorong penggunaan standar perawatan dan biaya penanganan yang mengacu pada ketentuan BPJS Kesehatan. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat membantu evaluasi tindakan medis dan mengurangi potensi pembayaran ganda pada komponen biaya yang sama.

Ia menilai dampak KAPJ terhadap rasio klaim belum dapat ditentukan secara otomatis karena dipengaruhi jumlah peserta, kesiapan rumah sakit, desain manfaat polis, koordinasi data dan klaim, serta perkembangan biaya layanan medis.

Budi menyampaikan kesiapan implementasi tidak hanya dilihat dari perjanjian kerja sama, tetapi juga dari pelaksanaan layanan, jaringan rumah sakit, pertukaran data, verifikasi kepesertaan, serta mekanisme penyelesaian klaim.

"Dengan kesiapan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih lancar dan memahami manfaat yang ditanggung oleh masing-masing penyelenggara," ujar Budi Herawan, Ketua Umum AAUI.

AAUI mencatat beberapa perusahaan asuransi telah menandatangani kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Menurut informasi Kementerian Kesehatan yang disampaikan Budi, terdapat 31 perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan 25 perusahaan yang bekerja sama dengan rumah sakit per 6 Oktober 2026.

Data tersebut belum memisahkan perusahaan asuransi umum dan jiwa, sehingga belum dapat digunakan untuk menyatakan seluruh perusahaan asuransi umum telah menerapkan KAPJ.

OJK juga membentuk Task Force KAPJ yang melibatkan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan perusahaan asuransi. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pembentukan tersebut merupakan tindak lanjut rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan.

Ogi menjelaskan Task Force KAPJ bertugas mendorong koordinasi dan penyelarasan antar pemangku kepentingan, termasuk integrasi, standardisasi proses, serta data untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan kesehatan.

"Kerja sama diharapkan dapat mendorong standarisasi sistem, mempercepat proses administrasi, dan mengoptimalkan pelaksanaan manfaat jaminan kesehatan bagi peserta," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Ogi menyampaikan Task Force KAPJ akan terus mendorong kolaborasi dan memperluas implementasi sebagai bagian dari komitmen OJK berdasarkan POJK 36 Tahun 2025.