OJK Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan Lewat POJK 36 Tahun 2025

Penguatan perlindungan kesehatan melalui regulasi baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi perhatian industri asuransi. Kebijakan ini sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan ketentuan polis.

Dikutip dari Keuangan, pelaku industri menilai penerapan POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pendampingan kepada nasabah. Edukasi diperlukan agar masyarakat mampu menentukan perlindungan berdasarkan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing.

Aturan tersebut dirancang untuk membangun industri asuransi kesehatan yang lebih transparan, berkualitas, serta mampu mempertahankan keberlanjutan perlindungan. Kebijakan ini juga menjadi respons terhadap meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan inflasi medis.

Kenaikan pengeluaran untuk layanan kesehatan membuat keberadaan asuransi semakin penting dalam menjaga kondisi keuangan masyarakat. Karena itu, pengelolaan ekosistem asuransi perlu diperkuat agar manfaat perlindungan tetap dapat diberikan secara berkelanjutan.

Perubahan ketentuan dalam POJK 36 Tahun 2025

Salah satu aspek yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah mekanisme pembagian biaya antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Ketentuannya mencakup deductible untuk nasabah individu serta copayment bagi peserta asuransi kumpulan.

Selain pengaturan pembiayaan, OJK juga menetapkan perubahan masa tunggu untuk penyakit tertentu. Periode yang sebelumnya mencapai 12 bulan dipersingkat menjadi 6 bulan.

Penyesuaian deductible, copayment, dan masa tunggu diharapkan membantu perusahaan mengelola risiko secara lebih baik. Pada saat bersamaan, manfaat perlindungan kesehatan bagi nasabah diharapkan tetap terjaga.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Albertus Wiroyo, menyampaikan bahwa penerapan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya industri membangun sistem asuransi kesehatan yang lebih terbuka dan berkelanjutan.

Albertus menjelaskan tujuan utama penguatan aturan tersebut sebagai berikut.

"Tujuannya adalah memastikan perlindungan kesehatan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam jangka panjang."

Bagi masyarakat yang sudah mempunyai polis maupun calon pemegang polis, perubahan ketentuan ini menjadi alasan untuk memahami kembali karakteristik produk asuransi. Pengetahuan mengenai manfaat, batasan, dan mekanisme perlindungan diperlukan sebelum menentukan pilihan.

Penjelasan Prudential Indonesia mengenai perubahan polis

Yosie William Iroth, Chief Health Officer Prudential Indonesia, mengingatkan bahwa polis tidak hanya berkaitan dengan pembelian produk perlindungan. Dokumen tersebut juga merepresentasikan komitmen untuk menjaga diri, keluarga, dan persiapan masa depan.

Menurut Yosie, arah kebijakan POJK 36/2025 sejalan dengan kebutuhan membangun perlindungan kesehatan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemahaman nasabah terhadap ketentuan polis menjadi bagian penting dari penerapan regulasi.

Yosie turut menjelaskan bahwa perubahan ketentuan tidak diberlakukan secara menyeluruh terhadap seluruh produk. Penyesuaian hanya berlaku bagi nasabah yang memilih asuransi kesehatan dengan fitur deductible.

Sementara itu, pemegang produk asuransi kesehatan yang tidak mempunyai fitur deductible tetap mengikuti ketentuan polis masing-masing. Dengan demikian, nasabah perlu mengetahui fitur yang tercantum dalam produk perlindungan yang dimiliki.

Deductible sendiri merupakan fitur asuransi kesehatan yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan dan kemampuan finansial. Keberadaan fitur ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi kesesuaian polis.

Nasabah dapat memeriksa kembali manfaat serta ketentuan dalam dokumen polis, termasuk pengaturan deductible. Apabila terdapat hal yang belum dipahami, penjelasan tambahan dapat diperoleh melalui tenaga pemasar atau perusahaan asuransi.

Jadwal penerapan ketentuan baru Prudential Indonesia

Prudential Indonesia menetapkan 1 Desember 2026 sebagai tanggal mulai berlakunya ketentuan baru untuk produk asuransi kesehatan yang terdampak. Sebelum tanggal tersebut, perusahaan menyediakan periode peralihan selama dua bulan.

Masa transisi tersebut berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Periode ini menjadi bagian dari persiapan sebelum ketentuan baru diterapkan pada produk yang masuk dalam cakupan penyesuaian.

Perusahaan juga memastikan bahwa perubahan regulasi tersebut tidak memengaruhi jumlah premi yang dibayarkan nasabah, mekanisme pengajuan klaim, maupun layanan polis yang diterima.

Meski demikian, Prudential Indonesia menjelaskan bahwa premi tetap berpotensi mengalami perubahan secara berkala. Penyesuaiannya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam polis serta regulasi yang berlaku.

Yosie memandang penerapan POJK 36/2025 sebagai kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat pendampingan kepada pemegang polis. Edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat memahami pilihan perlindungan yang tersedia.

Dalam keterangannya, Yosie menyampaikan komitmen Prudential Indonesia terkait penerapan kebijakan tersebut.

"Bagi Prudential Indonesia, regulasi ini menjadi momentum untuk terus memperkuat edukasi dan pendampingan agar nasabah dapat menentukan pilihan perlindungan secara tepat. Kami percaya, perlindungan yang berkelanjutan dibangun melalui keputusan yang tepat hari ini untuk memberikan manfaat dan ketenangan di masa depan,"

Melalui penerapan regulasi tersebut, penguatan ekosistem asuransi kesehatan diarahkan pada keseimbangan antara pengelolaan risiko perusahaan, kejelasan ketentuan polis, dan keberlanjutan manfaat perlindungan bagi nasabah.