OJK Periksa 31 dari 61 Saham HSC yang Terindikasi Melanggar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memeriksa sedikitnya 31 dari 61 saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) yang terindikasi berpotensi melanggar ketentuan pidana pasar modal. Menurut laporan Investasi, pemeriksaan tersebut bertujuan mengidentifikasi dugaan pelanggaran, dengan hasil yang akan diumumkan setelah proses pemeriksaan selesai.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan perkembangan pemeriksaan tersebut kepada wartawan pada Selasa (20/10). Ia menegaskan bahwa penetapan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada bukti yang kuat.

Hasan mengatakan OJK akan menyampaikan hasil pemeriksaan secara bertahap setelah prosesnya rampung.

“Pada saatnya setelah pemeriksaan selesai, dari waktu ke waktu nanti akan kami publikasikan hasil pemeriksaannya,” ujar Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Dalam proses penegakan hukum, OJK menerapkan asas praduga tidak bersalah. Karena itu, pemeriksaan terhadap saham atau emiten tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pihak yang diperiksa telah melakukan pelanggaran.

Hasan menekankan bahwa kesimpulan pemeriksaan harus didukung bukti yang memadai sebelum OJK menetapkan adanya pelanggaran.

“Jadi, pemeriksaan kami tentu harus menemukan unsur bukti yang kuat sebelum sampai pada kesimpulan bahwa satu tindakan atau kegiatan tertentu memang terjadi pelanggarannya,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, hasil pemeriksaan dapat mengarah pada dua kemungkinan, yakni pihak yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran atau tidak terbukti. Penetapan hasil akhirnya bergantung pada temuan dan kekuatan bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

“Sekali lagi, pemeriksaan itu tentu akan berujung pada dua kemungkinan utama: terbukti bersalah atau tidak terbukti,” jelas Hasan.

Selain memeriksa saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat pengawasan terhadap aktivitas transaksi di bursa. Menurut Hasan, upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan otomatis atau smart surveillance.

Dalam penegakan aturan pasar modal, OJK juga telah menjatuhkan sanksi dengan nilai akumulasi Rp 2,1 triliun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Ketiga emiten tersebut termasuk dalam kelompok saham HSC.

Rincian sanksi yang disampaikan OJK mencakup denda administratif sebesar Rp 1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait atas pelanggaran transaksi saham DSSA selama periode perdagangan 2024–2026.

Selain itu, OJK mengenakan denda Rp 500 miliar kepada pihak-pihak terkait dalam penjatahan saham BREN. Denda sebesar Rp 100 miliar juga dijatuhkan kepada pihak-pihak terkait dalam penjatahan saham CUAN.