OJK Utamakan Sanksi Administratif demi Lindungi Investor

Pengembalian keuntungan ilegal kepada investor menjadi salah satu pertimbangan utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran pasar modal. Karena itu, regulator memprioritaskan penindakan administratif apabila langkah tersebut memungkinkan dana hasil pelanggaran dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian.

Kebijakan tersebut terlihat dalam penanganan perkara saham DSSA, BREN, dan CUAN. Sebagaimana dilansir dari Investasi, OJK mempertimbangkan manfaat pemulihan kerugian investor sebelum menentukan jalur penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Dalam perkara perdagangan saham DSSA, regulator menjatuhkan sanksi administratif senilai Rp 1,52 triliun serta menerbitkan perintah tertulis kepada kurang lebih 19 pihak. Penindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham entitas Grup Sinarmas.

Rangkaian transaksi yang menjadi perhatian OJK berlangsung dalam tiga periode. Periode pertama terjadi pada 12–19 Januari 2024, dilanjutkan 21 Mei–15 Juli 2024, serta rentang 18 Juli 2024–3 Februari 2026.

Selain DSSA, pemeriksaan terhadap saham BREN dan CUAN juga menemukan persoalan dalam proses penawaran serta pembagian saham. OJK mendapati bahwa saham yang ditawarkan melalui penawaran umum telah direncanakan sejak awal untuk dialokasikan kepada kelompok pihak tertentu yang saling terkait.

Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan sanksi sebesar Rp 500 miliar kepada Anbo Holding Ltd dalam perkara BREN. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penjatahan saham CUAN dikenai sanksi dengan nilai keseluruhan Rp 103,40 miliar.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa regulator memiliki pilihan antara menggunakan mekanisme administratif atau membawa perkara melalui jalur pidana.

Pembatasan tersebut mengacu pada prinsip Una Via sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Prinsip ini mengharuskan regulator menentukan satu bentuk penindakan dan tidak menjatuhkan hukuman administratif sekaligus pidana terhadap pelanggaran yang sama.

Dalam acara Capital Market Journalist Workshop, Sabtu (31/10/2026), Agus menerangkan ruang lingkup penerapan prinsip tersebut.

“Una Via itu artinya ada apabila terjadi indikasi pelanggaran di pasar modal dan Una Via ini undangnya hanya berlaku di pasar modal,"

Menurut Agus, OJK berperan sebagai penentu arah penanganan perkara atau gatekeeper. Keputusan mengenai jalur penindakan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang berkaitan dengan tingkat pelanggaran dan kemungkinan pemulihan kerugian.

Beberapa pertimbangan tersebut meliputi nilai transaksi, besarnya dampak kerugian, serta peluang mengembalikan uang kepada investor. Faktor-faktor itu menjadi dasar dalam memilih sanksi administratif atau proses pidana.

Agus kembali menekankan bahwa kedua mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan secara bersamaan berdasarkan prinsip Una Via.

“Una Via ini melarang hukuman untuk dua-duanya, administratif iya, pidana iya. Jadi harus salah satu,”

Pengembalian keuntungan ilegal melalui disgorgement

Pemilihan jalur administratif dalam perkara DSSA, BREN, dan CUAN didasarkan pada masih terbukanya peluang pengembalian keuntungan ilegal. OJK menilai mekanisme tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi investor yang mengalami kerugian akibat pelanggaran pasar modal.

Dana yang dikembalikan oleh pihak pelanggar berpotensi disalurkan kepada investor melalui mekanisme disgorgement. Dengan mekanisme ini, keuntungan ilegal yang berhasil dipulihkan dapat digunakan untuk kepentingan pihak yang dirugikan.

Agus menjelaskan bahwa dana hasil pengembalian tersebut bukan ditujukan sebagai penerimaan negara. Fokus mekanisme disgorgement adalah memungkinkan investor memperoleh kembali kerugian melalui dana yang diserahkan oleh pelaku pelanggaran.

Pertimbangan mengenai perlindungan investor tersebut juga muncul dalam diskusi OJK bersama hakim Mahkamah Agung. Dalam pembahasan itu, terdapat saran agar penerapan sanksi administratif diupayakan terlebih dahulu ketika masih tersedia kesempatan memulihkan dana investor.

Agus menyampaikan saran yang muncul dalam diskusi tersebut.

“Kalau bisa diupayakan dulu dilakukan sanksi administratif sehingga ada uang yang dikembalikan oleh pelaku-pelaku tersebut yang nanti bisa dikembalikan kepada investor,"

Jalur pidana tetap tersedia untuk pelanggaran berat

Meskipun mengutamakan pendekatan administratif dalam sejumlah perkara, OJK tidak menutup kemungkinan menggunakan proses pidana. Pilihan tersebut tetap tersedia apabila tingkat pelanggaran dinilai sangat berat dan memenuhi pertimbangan untuk ditangani sebagai tindak pidana.

Dalam kondisi demikian, penanganan perkara dapat dilanjutkan melalui aparat penegak hukum. Dengan demikian, prioritas terhadap sanksi administratif tidak berarti menghilangkan kewenangan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pasar modal yang serius.

Koordinasi antara OJK dan Bareskrim Polri juga telah berjalan untuk mendukung penanganan perkara yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari kesiapan regulator dalam menentukan langkah penindakan sesuai karakteristik pelanggaran.

Agus menyebut Polri telah menyatakan kesediaannya membantu proses investigasi apabila ditemukan perkara yang perlu ditindaklanjuti menggunakan jalur pidana. Dengan mekanisme tersebut, OJK tetap memiliki ruang untuk meneruskan penanganan pelanggaran berat kepada aparat penegak hukum.