OJK Pantau Delapan Perusahaan Modal Ventura Penuhi Ekuitas Minimum

Pemenuhan ketentuan permodalan masih menjadi tantangan bagi delapan perusahaan modal ventura di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengawasi langkah perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan ekuitas minimum, dengan keterbatasan sumber pendanaan sebagai salah satu kendala. Informasi ini dilansir dari Keuangan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur besaran ekuitas minimum berdasarkan jenis kegiatan usaha perusahaan modal ventura. Perusahaan perlu memenuhi batas modal yang berlaku sesuai dengan fokus pembiayaannya.

Besaran ekuitas minimum dibedakan menjadi tiga kategori, yakni perusahaan yang berfokus pada penyertaan ekuitas, perusahaan yang memberikan pembiayaan melalui surat utang, serta Unit Usaha Syariah (UUS) modal ventura.

Untuk perusahaan modal ventura yang menjalankan kegiatan penyertaan ekuitas atau venture capital corporation (VCC), batas ekuitas minimum ditetapkan sebesar Rp 50 miliar.

Sementara itu, perusahaan yang berfokus pada pembiayaan melalui surat utang atau venture debt corporation (VDC) diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp 25 miliar. Adapun persyaratan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) modal ventura ditetapkan sebesar Rp 10 miliar.

Perbedaan batas permodalan tersebut membuat setiap kategori perusahaan harus memastikan kecukupan ekuitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan ini menjadi bagian dari pengawasan OJK terhadap perusahaan modal ventura.

Keterbatasan pendanaan menjadi kendala

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi perusahaan adalah terbatasnya akses terhadap sumber pendanaan.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (8/10), Agusman menyampaikan kendala tersebut secara langsung.

"Kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber pendanaan," ujar Agusman.

OJK juga mengawasi pelaksanaan rencana yang disusun perusahaan untuk memenuhi persyaratan modal. Pemantauan tersebut dilakukan terhadap realisasi langkah pemenuhan ekuitas minimum yang telah direncanakan masing-masing perusahaan.

"OJK terus memantau secara ketat realisasi action plan pemenuhan ekuitas minimum dimaksud," demikian penjelasan Agusman.

Pengawasan atas rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perusahaan yang belum memenuhi ketentuan dapat menindaklanjuti kewajiban permodalannya. Namun, delapan perusahaan masih tercatat belum mencapai persyaratan ekuitas minimum yang ditetapkan.

Pembiayaan dan aset industri tetap tumbuh

Di tengah persoalan pemenuhan modal, industri modal ventura masih membukukan pertumbuhan pembiayaan dan aset hingga Agustus 2026. Data OJK menunjukkan kedua indikator tersebut mencatatkan kenaikan secara tahunan.

Nilai pembiayaan industri modal ventura tercatat mencapai Rp 16,50 triliun per Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat 1,05% secara tahunan atau year on year (YoY).

Pada periode yang sama, total aset industri modal ventura mencapai Rp 27,65 triliun. Nilai tersebut tumbuh 2,48% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan dan aset industri masih mengalami pertumbuhan, meskipun sebagian perusahaan menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan permodalan. Kedua indikator itu menjadi gambaran perkembangan industri modal ventura hingga Agustus 2026.

OJK tekankan manajemen risiko dan tata kelola

Selain pemenuhan ekuitas minimum, OJK mengingatkan pentingnya penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam kegiatan pembiayaan modal ventura. Perusahaan juga diminta menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pelindungan konsumen turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, pengelolaan risiko, penerapan tata kelola, kepatuhan terhadap ketentuan permodalan, serta pelindungan konsumen menjadi aspek yang ditekankan OJK kepada industri modal ventura.