OJK Bantah Isu Pencekalan Dirut MNC Bank pada Oktober 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah kabar pencekalan Direktur Utama PT Bank MNC Internasional Tbk, Rita Montagna, beserta pemilik bank tersebut. Pada 23–25 Oktober 2026, lembaga itu menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai pencegahan perjalanan ke luar negeri, penahanan paspor, ataupun pemblokiran rekening pengurus dan pemilik MNC Bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan informasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Bantahan itu disampaikan setelah isu yang beredar melalui media sosial menimbulkan perhatian di kalangan pelaku pasar keuangan.

Dian menegaskan bahwa OJK tidak pernah mengumumkan tindakan sebagaimana yang dituduhkan dalam kabar tersebut.

"OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pencekalan pengurus dan pemilik bank, penyitaan paspor, serta pemblokiran rekening," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Informasi mengenai tindakan terhadap pengurus bank tersebut sebelumnya muncul dalam unggahan pengusaha Jusuf Hamka di media sosial.

Direktur Utama MNC Bank Rita Montagna turut membantah kabar yang menyebut dirinya tidak dapat bepergian ke luar negeri. Ia memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan tanpa hambatan.

"Saat ini, saya tetap memimpin operasional bank seperti biasa dan tidak ada masalah untuk bepergian ke luar negeri. Manajemen MNC Bank selalu menjunjung tinggi kepatuhan, regulasi, serta ketentuan yang ditetapkan," ujar Rita Montagna, Direktur Utama MNC Bank.

Isu tersebut mencuat setelah Jusuf Hamka mempertanyakan kabar pencekalan pimpinan MNC Bank melalui akun media sosial pribadinya. Ia juga mengingatkan investor mengenai kemungkinan dampak informasi itu terhadap saham, deposito, dan tabungan.

Di tengah beredarnya kabar tersebut, saham sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan MNC Group sebelumnya menghadapi tekanan akibat berbagai perkembangan korporasi dan perubahan ketentuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada 14 September 2026, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) menjalin kemitraan strategis dengan PT Republik Media Anak Bangsa terkait ekosistem INWS Media Group. Transaksi tersebut memunculkan pertanyaan investor mengenai transparansi nilai transaksi terhadap ekuitas perusahaan.

Pada 22 September 2026, Ascot Group mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nilai klaim utangnya mencapai Rp73,47 miliar. Manajemen menyatakan dampak perkara tersebut tidak material, yakni kurang dari 20 persen ekuitas.

Tekanan pasar meningkat pada 24 September 2026 setelah perseteruan publik antara Jusuf Hamka dan Hary Tanoesoedibjo. Pada sesi pertama perdagangan, saham BMTR turun 14,68 persen, MNCN melemah 14,55 persen, sedangkan MSIN terkoreksi 13,22 persen hingga menyentuh batas Auto Rejection Bawah.

Hary Tanoesoedibjo kemudian melaporkan Jusuf Hamka kepada kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah yang dinilai merugikan pemegang saham publik.

Perubahan ketentuan perdagangan BEI pada 28 September 2026 turut memengaruhi pergerakan saham. Bursa menghapus batas bawah harga saham Rp50 dan membuka perdagangan hingga Rp1. Setelah perubahan tersebut, saham PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) terkoreksi ke Rp43.

Memasuki Oktober 2026, sejumlah saham MNC Group sempat mengalami penguatan teknikal, termasuk pada 21 Oktober. Di tengah perkembangan tersebut, MNC Bank menyampaikan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,7 persen dalam laporan keuangannya.