Sejumlah Negara Bebaskan Penduduk dari Pajak Penghasilan

Kebijakan tidak memungut pajak penghasilan pribadi diterapkan oleh sejumlah negara di dunia, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Brunei Darussalam, dan Monako. Kebijakan tersebut memungkinkan penduduk menerima penghasilan tanpa potongan PPh pribadi, tetapi bukan berarti seluruh aktivitas ekonomi terbebas dari pajak. Dilansir dari Medcom, negara-negara tersebut memiliki sumber pemasukan alternatif untuk membiayai kebutuhan pemerintahan.

Minyak dan gas alam, pariwisata, perdagangan, serta layanan keuangan menjadi beberapa sektor yang menopang pendapatan negara. Di tengah berbagai kebijakan perpajakan yang menjadi perhatian masyarakat, sistem tanpa PPh pribadi terlihat menarik. Namun, masyarakat tetap perlu memperhitungkan pungutan lain yang berlaku, termasuk pajak konsumsi, bea impor, dan pajak perusahaan.

Publikasi Greenback Expat Tax Services pada Rabu, 4 November 2026, mencatat tujuh negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi. Negara tersebut meliputi Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Oman, dan Brunei Darussalam.

Meskipun menerapkan kebijakan serupa, masing-masing negara mempunyai sumber pendapatan dan ketentuan perpajakan berbeda. Berikut gambaran kebijakan yang berlaku di negara-negara tersebut.

Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk

Uni Emirat Arab memperoleh pemasukan dari minyak, perdagangan, dan pariwisata. Walaupun penduduknya tidak dikenai PPh pribadi, pemerintah tetap memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen. Selain itu, keuntungan perusahaan yang melampaui AED375.000 dikenai pajak perusahaan sebesar 9 persen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembebasan pajak penghasilan individu tidak berlaku untuk seluruh jenis pendapatan.

Qatar dan Kuwait juga mengandalkan kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam. Namun, Qatar mengenakan pajak perusahaan sebesar 10 persen atas keuntungan lokal, sedangkan Kuwait memberlakukan pajak perusahaan terhadap entitas asing. Di Bahrain, minyak dan layanan keuangan menjadi sumber pemasukan negara.

Pemerintahnya juga menerapkan PPN sebesar 10 persen meskipun tidak memungut pajak penghasilan pribadi. Arab Saudi memiliki ketentuan serupa dengan PPN sebesar 15 persen serta pajak perusahaan untuk entitas asing. Sementara itu, pemasukan negara tetap ditopang oleh sektor energi.

Oman juga termasuk negara yang tidak mengenakan PPh pribadi saat ini. Akan tetapi, kebijakan tersebut dijadwalkan berubah mulai 1 Januari 2028 melalui penerapan pajak penghasilan pribadi sebesar 5 persen atas penghasilan global di atas 42.000 Rial Oman.

Berbeda dari sejumlah negara tetangganya, Brunei Darussalam mengandalkan minyak dan gas alam sebagai sumber pendapatan. Negara ini tidak memberlakukan pajak penghasilan pribadi maupun PPN.

Monako dan wilayah Karibia

Di kawasan Eropa, Monako menjadi satu-satunya negara dalam daftar yang tidak memungut pajak penghasilan pribadi. Pendapatan pemerintahnya berasal dari layanan keuangan, pariwisata, dan sektor properti.

Meski demikian, terdapat ketentuan khusus bagi warga negara Prancis yang menetap di Monako. Mereka tetap dikenai pajak penghasilan Prancis sesuai perjanjian bilateral antara kedua negara. Selain Monako, sejumlah wilayah di Karibia dan Atlantik juga menerapkan kebijakan tanpa PPh pribadi. Daftar tersebut mencakup Bahama, Bermuda, Kepulauan Cayman, British Virgin Islands, Turks and Caicos, Antigua dan Barbuda, serta Saint Kitts dan Nevis.

Perekonomian wilayah-wilayah tersebut umumnya ditopang oleh pariwisata dan layanan keuangan. Beberapa di antaranya juga menjadi pusat aktivitas perbankan, asuransi, serta pendaftaran perusahaan internasional.

Wilayah Pasifik dan Samudra Hindia

Kebijakan pembebasan pajak penghasilan pribadi juga ditemukan di kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Vanuatu dan Maladewa termasuk wilayah yang mengandalkan pariwisata, pertanian, serta program kewarganegaraan melalui investasi untuk menopang perekonomian.

Keberadaan sumber pendapatan alternatif menjadi salah satu karakteristik negara dan wilayah yang memilih tidak memungut PPh pribadi. Dengan demikian, penerimaan pemerintah tidak hanya bergantung pada pajak penghasilan masyarakat.

Bebas pajak penghasilan tidak menjamin biaya hidup murah

Tidak adanya pajak penghasilan pribadi belum tentu memberikan keuntungan finansial secara menyeluruh bagi penduduk. Kebijakan tersebut tidak otomatis membuat kebutuhan hidup menjadi lebih terjangkau dibandingkan negara yang menerapkan PPh. Di sejumlah negara, harga kebutuhan pokok, properti, dan berbagai layanan sehari-hari justru tergolong tinggi.

Kondisi ini membuat penghasilan tanpa potongan pajak belum tentu menghasilkan daya beli yang lebih besar. Selain pajak penghasilan, pemerintah masih dapat memperoleh penerimaan melalui pungutan atas konsumsi, bea masuk, biaya layanan, serta aktivitas sektor pariwisata dan industri energi.

Artinya, pembebasan PPh pribadi tidak selalu berarti penghapusan beban perpajakan secara keseluruhan. Sebagian beban tersebut dialihkan melalui mekanisme pungutan lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Bagi penduduk maupun pekerja asing yang mempertimbangkan untuk tinggal di negara-negara tersebut, biaya tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari tetap menjadi faktor penting. Pungutan lain yang berlaku juga perlu diperhitungkan sebelum menilai keuntungan dari kebijakan bebas PPh pribadi. Dengan demikian, besarnya penghasilan yang diterima tanpa potongan pajak bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Tingkat pengeluaran dan ketentuan pungutan lainnya turut menentukan kemampuan seseorang mempertahankan kualitas hidup di negara tujuan.