MK Tolak Gugatan Perpanjangan SIM Mati

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Jangkung Sido Sentosa yang meminta SIM yang telah habis masa berlaku dapat diperpanjang dalam masa tenggang satu tahun. Gugatan terhadap Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ dinyatakan tidak dapat diterima.

Dilansir dari Detik Oto, perkara tersebut tercatat sebagai Permohonan Nomor 310/PUU-XXIV/2026. MK menyatakan Jangkung tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menguji materi aturan tersebut.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan Mahkamah tidak menemukan hubungan sebab akibat yang meyakinkan antara hak konstitusional pemohon dan kerugian yang diklaim akibat norma yang diuji.

"Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas keterkaitan logis adanya hubungan sebab akibat antara hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian," ujar Saldi Isra, Wakil Ketua MK.

Menurut Saldi, pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik kerugian aktual atau potensial yang dapat dipastikan terjadi akibat berlakunya frasa tersebut. Mahkamah menilai ketentuan itu tidak menghalangi hak pemohon untuk memperpanjang SIM yang masa berlakunya telah berakhir.

"Sebab secara hukum norma yang dimohonkan pengujian tidak menghalangi hak Pemohon untuk memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM yang habis masa berlakunya," tutur Saldi Isra, Wakil Ketua MK.

Ketentuan yang diuji Jangkung terdapat dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ. Norma tersebut mengatur masa berlaku SIM kendaraan bermotor perseorangan selama 5 (lima) tahun dan menyatakan SIM dapat diperpanjang.

"Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang," bunyi Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jangkung sebelumnya mempersoalkan ketentuan tersebut karena menganggap pemegang SIM yang terlambat memperpanjang harus mengulangi proses dari awal. Ia menyebut kondisi ekonomi sebagai salah satu alasan keterlambatan memperpanjang SIM.

Dalam petitumnya, Jangkung meminta frasa "dapat diperpanjang" dimaknai mencakup SIM yang telah habis masa berlaku selama belum melewati masa tenggang satu tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku.

"Menyatakan frasa 'dapat diperpanjang' dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dapat diperpanjang, termasuk bagi pemegang Surat Izin Mengemudi yang masa berlakunya telah berakhir, sepanjang belum melampaui masa tenggang 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Izin Mengemudi'," ujar Jangkung Sido Sentosa.

Jangkung menilai frasa tersebut belum mengatur batas atau kondisi hukum yang menentukan kapan SIM kedaluwarsa masih dapat masuk mekanisme perpanjangan dan kapan pemegangnya harus mengajukan penerbitan SIM baru. Dalam permohonannya, ia menyebut dirinya memiliki SIM C yang masa berlakunya telah berakhir.